Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut proses peralihan penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Whoosh dari Danantara ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan dimulai pada pertengahan September 2026.
Purbaya mengatakan proses tersebut akan dilakukan setelah Kepala BP BUMN sekaligus COO BPI Danantara, Dony Oskaria, menyerahkan pengelolaan kewajiban proyek tersebut kepada Kemenkeu.
“Kita tunggu, nanti tengah bulan ini Pak Dony akan menyerahkan ke saya,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Meski demikian, Purbaya belum membeberkan secara rinci skema yang akan digunakan pemerintah untuk menyelesaikan utang proyek kereta cepat tersebut. Ia juga belum mengungkapkan peran dua special mission vehicle (SMV) yang disebut akan terlibat dalam pengelolaan utang Whoosh.
Baca Juga : Tamsil Linrung Dorong Pemda Perkuat PAD agar Tak Bergantung pada Anggaran Pusat
“Belum, lagi digodok dan belum bisa diumumkan sekarang, tapi sudah siap semuanya,” jelasnya.
Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan pemerintah menyiapkan skema SMV di bawah Kemenkeu untuk menangani kewajiban utang Kereta Whoosh. Skema tersebut ditujukan agar penyelesaian utang tidak langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya sebelumnya memperkirakan proses pengalihan utang dapat diselesaikan pada September 2026. Hal itu disampaikannya setelah bertemu Dony Oskaria di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
“Kereta api cepat, Jakarta Bandung. Ini akan kita percepat. Mungkin pertengahan bulan akan clear. Pertengahan September akan clear ya,” kata Purbaya kala itu.
Menurut Purbaya, pemerintah akan memanfaatkan SMV yang berada di bawah Kemenkeu untuk mengelola kewajiban proyek tersebut. Ia menyebut salah satu opsi yang dapat digunakan ialah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau SMV fiskal lainnya.
“Dialihkan ke Kemenkeu, Kemenkeu dikelola oleh saya semuanya. Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu,” ujarnya.
Baca Juga : DPRD DKI Ingatkan Warga Tak Bakar Sampah Sembarangan di Tengah Kemarau
Purbaya menegaskan penggunaan SMV dimaksudkan untuk meminimalkan penggunaan APBN dalam penyelesaian kewajiban proyek Whoosh. Dengan skema tersebut, pemerintah tetap terlibat dalam penyelesaian persoalan utang, tetapi bebannya tidak secara langsung ditanggung APBN.
Lebih lanjut, Purbaya menyebut pengelolaan proyek tersebut nantinya berada di bawah Kemenkeu, bukan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
“Diserahkan ke kami. KCIC kan punya kita semua nanti perusahaannya,” kata dia.
Respon (2)