Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengumumkan secara terbuka data perusahaan pemegang konsesi lahan yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan transparansi penanganan karhutla sekaligus merespons polemik kabut asap lintas batas yang berdampak hingga negara tetangga.
Alex menyampaikan desakan itu menyusul temuan sejumlah organisasi lingkungan, termasuk Walhi dan Greenpeace Indonesia, yang mengungkap dugaan keterkaitan 52 perusahaan berafiliasi dengan modal Malaysia dan Singapura dengan karhutla di Indonesia.
“Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” ujar Alex dalam keterangan resminya, Jumat (16/10/2026).
Baca Juga : Asap Karhutla Terdeteksi di Langit Jakarta, Ahli Ungkap Empat Penyebab
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, pemerintah perlu memberikan klarifikasi dan menindaklanjuti temuan itu secara transparan agar tidak menimbulkan kesan melindungi perusahaan yang diduga terlibat.
Polemik ini turut menjadi perhatian Singapura. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menyebut analisis citra satelit dan data meteorologi mengarah pada tujuh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Otoritas Singapura berencana mengirimkan surat pemberitahuan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas.
Grace juga mengaku telah menghubungi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menawarkan bantuan pemadaman dan penyemaian awan. Namun, menurut keterangannya yang dikutip Channel News Asia, Singapura belum menerima tanggapan resmi dari Indonesia.
Alex menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh ditunda karena dampaknya telah mengancam keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
Ia menyoroti gugurnya empat petugas dan pekerja saat memadamkan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Kamis (15/10/2026).
Baca Juga : Marwan Jafar Desak OJK dan BEI Benahi Tata Kelola Pasar Modal Usai IHSG Anjlok
Selain korban jiwa, data kumulatif Kementerian Kesehatan hingga 13 Oktober 2026 mencatat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.711 kasus atau sekitar 22,5 persen dialami anak balita.
“Kami mendesak Presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan. Kalau negara ini tak memiliki peralatan, tentu akan banyak bangsa yang bersedia turut membantu seperti yang dilakukan Jepang beberapa waktu lalu,” pungkas Alex.
Ia berharap pemerintah segera memperkuat penanganan karhutla, membuka data perusahaan yang terindikasi terkait, serta mengambil langkah tegas berdasarkan hasil pemeriksaan agar bencana serupa tidak terus berulang.
Respon (1)