Nusawarta.id, Jakarta – Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menyoroti persoalan pemadaman listrik bergilir dan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah daerah. Ia meminta pemerintah mengevaluasi kementerian yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan Kamrussamad dalam debat terbuka dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026).
“Masa dibiarkan listrik misalnya padam, menyala bergilir di berbagai daerah. Masa dibiarkan antrean BBM terjadi di beberapa daerah,” kata Kamrussamad.
Ia menegaskan, persoalan yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, kementerian yang bertanggung jawab perlu dievaluasi apabila belum mampu menyelesaikan masalah tersebut.
Baca Juga : NasDem Minta Prabowo Lebih Aspiratif, Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat
“Berarti kementerian yang bertanggung jawab terhadap keperluan hajat hidup orang banyak harus dievaluasi. Siapa menterinya?” ujarnya.
Pernyataan itu mendapat respons dari Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda. Ia secara terbuka menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai salah satu pejabat yang perlu dievaluasi, bahkan berpotensi diganti melalui perombakan kabinet atau reshuffle.
Huda menilai, keberhasilan kebijakan pemerintah harus diukur dari pelaksanaannya di lapangan. Jika masyarakat masih menghadapi pemadaman listrik dan kesulitan memperoleh BBM, evaluasi semestinya tidak hanya menyasar pelaksana teknis, tetapi juga pimpinan kementerian.
Selain kinerja menteri, Kamrussamad turut menyoroti rangkap jabatan yang diemban Bahlil sebagai Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Menurutnya, rangkap jabatan yang berlangsung terlalu lama berpotensi mengurangi efektivitas penyelesaian masalah.
“Enggak boleh terlalu lama rangkap jabatan. Karena itu akan mengurangi kualitas produktivitas penyelesaian masalah,” tegasnya.
Baca Juga : Airlangga Bantah Pemerintah Bahas HP Gratis untuk Penerima Bansos
Kamrussamad juga mengingatkan besarnya anggaran negara untuk mendukung kebutuhan energi dan pangan masyarakat. Ia menyebut alokasi subsidi dan kompensasi setiap tahun telah mencapai lebih dari Rp500 triliun.
Sementara itu, Huda turut mengusulkan evaluasi terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, selain Bahlil. Ia menilai perombakan kabinet diperlukan terhadap menteri yang dianggap belum mampu menerjemahkan kebijakan Presiden menjadi hasil nyata.
Kritik dari kader Gerindra tersebut menunjukkan bahwa persoalan pelayanan energi menjadi perhatian di internal partai pendukung pemerintah. Pemerintah pun dituntut memastikan kebijakan dan anggaran yang telah disiapkan benar-benar berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.
