Nusawarta.id, Banten — Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan akad massal 50.030 unit rumah subsidi yang dibiayai melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada masyarakat.
Kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini dipusatkan di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025), serta diikuti secara serentak di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jajaran kementerian terkait, serta perwakilan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Menko AHY menegaskan bahwa program rumah subsidi melalui FLPP merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
“Sebanyak 50.030 unit rumah dilaksanakan akadnya secara serentak di 33 provinsi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memastikan masyarakat, khususnya MBR, memiliki kesempatan yang adil untuk memiliki rumah,” ujar Menko AHY.
Baca Juga : Presiden Prabowo Pimpin Akad Massal dan Serah Terima Kunci Rumah Subsidi di Serang
Menurut AHY, kepemilikan rumah tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik berupa bangunan semata, tetapi juga menyangkut kualitas hidup, rasa aman, stabilitas sosial, serta masa depan keluarga. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang sejahtera dan masyarakat yang produktif.
Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan program perumahan nasional, baik melalui pembangunan rumah baru, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, maupun renovasi rumah tidak layak huni. Upaya tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta sektor perbankan.
Menko AHY juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya penataan lingkungan permukiman secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penataan tersebut tidak hanya terbatas pada bangunan rumah, tetapi mencakup pekarangan, kawasan desa dan kelurahan, hingga skala kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi.
“Presiden menginginkan lingkungan permukiman yang bersih, tertata, asri, dan nyaman untuk ditinggali. Penataan kawasan permukiman harus dilakukan secara terencana, termasuk dari sisi tata ruang dan penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai,” jelas Menko AHY.
Ia menambahkan, kebutuhan akan lingkungan permukiman yang tertata semakin mendesak seiring meningkatnya kepadatan penduduk, khususnya di kawasan perkotaan. Tanpa perencanaan yang matang, pembangunan perumahan berpotensi menimbulkan persoalan baru, seperti kawasan kumuh, keterbatasan akses infrastruktur dasar, hingga menurunnya kualitas lingkungan.
Baca Juga : Presiden Prabowo Pastikan Rumah Korban Banjir Sumatera Akan Diganti
Lebih lanjut, Menko AHY menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kebijakan perumahan yang berkelanjutan serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dinilai menjadi kunci agar pembangunan perumahan dan penataan kawasan dapat berjalan optimal, merata, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.
“Kolaborasi pusat dan daerah sangat penting agar program perumahan tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Menko AHY didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Muhammad Rachmat Kaimuddin, Staf Khusus Menko Bidang Hukum dan Regulasi Sigit Raditya, serta Staf Khusus Menko Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Herzaky Mahendra Putra. Pemerintah berharap program FLPP dan berbagai kebijakan perumahan lainnya dapat terus menjadi solusi konkret dalam mengurangi backlog perumahan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
