Nusawarta.id, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin memastikan tidak akan menaikkan pajak daerah, meskipun dana transfer dari pemerintah pusat (TKD) ke daerah mengalami penurunan hingga 50 persen.
“Kita memastikan, meskipun ada pengurangan transfer dari pusat, pajak tidak akan dinaikkan. Masyarakat jangan sampai terbebani,” ujar Muhidin di Banjarbaru, Jumat (3/10).
Pernyataan ini disampaikan Muhidin dalam rangka merespons pengurangan TKD yang signifikan dan berdampak langsung pada anggaran pembangunan di kabupaten/kota se-Kalsel. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga : Pemprov DKI Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan Meski Dana Transfer Dipangkas
“Pemprov hadir untuk menjaga kesejahteraan, agar masyarakat tetap tenang dan bisa bekerja dengan nyaman,” katanya.
Muhidin menginstruksikan seluruh kepala daerah di Kalsel, baik bupati maupun wali kota, untuk memprioritaskan program dan anggaran pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penundaan proyek yang tidak mendesak.
“Pemerintah daerah harus menyesuaikan pekerjaan yang penting, sangat dibutuhkan masyarakat, dan menunda proyek yang bisa diatur kembali,” tegasnya.
Baca Juga : Bupati HSS Tegaskan UMKM Harus Jadi Fondasi Ekonomi Daerah yang Kuat
Dalam paparannya, Muhidin menyebut Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu daerah yang terdampak paling besar dengan penurunan TKD mencapai 49 persen, sementara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menjadi yang terendah dengan penurunan sebesar 11 persen.
Sebagai langkah strategis, Pemprov Kalsel menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama bupati dan wali kota se-Kalsel untuk menyatukan pandangan dalam merumuskan strategi fiskal yang adaptif, realistis, dan berkelanjutan.
“FGD ini menjadi wadah untuk menyatukan pandangan. Kita ingin agar kebijakan fiskal daerah bisa lebih adaptif, tetap berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhidin.
Baca Juga : Pemprov Kalsel Gencarkan Pembinaan di Kawasan Geopark Meratus
- Pemprov Kalsel berharap koordinasi lintas daerah ini dapat menjaga stabilitas pembangunan dan mendorong efisiensi kebijakan fiskal di tengah tantangan pengurangan dana pusat.
