Nusawarta.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal percepatan berbagai program strategis nasional. Salah satu prioritas utama yang saat ini ditekankan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk memperkuat ketahanan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan, Kemendagri telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, termasuk kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami percepat lokasi-lokasi titik SPPG ini, terutama di daerah 3T,” ujar Bima dalam keterangan resmi, Rabu (26/11/2025).
Selama satu tahun terakhir, Kemendagri juga secara konsisten mendorong pemerintah daerah (Pemda) mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Koperasi ini diharapkan mampu menjadi pusat penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program nasional di tingkat desa dan kelurahan.
Untuk memperkuat program tersebut, Kemendagri turut berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, mulai dari camat, kepala desa, hingga lurah. Penguatan SDM lokal dinilai penting agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Sebagai bagian dari dukungan tersebut, Kemendagri juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk melakukan pendataan lahan pemerintah di daerah. Pendataan ini bertujuan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan Kopdeskel.
“Satgas dari Kemendagri fokus pada perkembangan pendataan lahan-lahan. Ada lahan milik desa/kabupaten, kementerian/lembaga, hingga BUMN yang bisa diproses untuk pembangunan Kopdesnya,” jelas Bima.
Kemendagri juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis, yang kini menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Pengawalan dilakukan agar program dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesehatan masyarakat.
Selain itu, Kemendagri terus mengawal koordinasi penanganan tuberkulosis (TBC) dengan pemerintah daerah. Upaya ini melibatkan pemantauan program, peningkatan pelaporan, serta sinkronisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
Pada sektor perumahan, Kemendagri menegaskan dukungannya terhadap Program Tiga Juta Rumah dengan mempermudah akses hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini dilakukan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
“Pak Menteri memberikan atensi khusus, beliau turun langsung ke lapangan mempercepat proses perizinannya dan menyusun aturan yang memudahkan masyarakat,” kata Wamendagri.
Baca Juga : Kemendagri Bahas RKA 2026, Fokus pada Efektivitas dan Ketepatan Anggaran
Kemendagri juga memberikan dukungan pada pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Pemda diminta memfasilitasi kebutuhan program tersebut, mulai dari penyediaan lahan, alokasi aset daerah, hingga penyiapan tenaga pengajar.
Di bidang ketahanan pangan, Kemendagri memprioritaskan pengawasan ketersediaan irigasi, penataan tata kelola pupuk, serta koordinasi pencegahan alih fungsi lahan di daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah memperkuat swasembada pangan nasional.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kemendagri menegaskan kesiapannya menjadi garda depan dalam memastikan program strategis nasional dapat berjalan tepat waktu, terintegrasi, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
