Nusawarta.id, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan masih terdapat dua pekerjaan rumah (PR) besar dalam penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat, yakni percepatan pembangunan sekolah permanen dan kepastian hilirisasi lulusan agar tidak kembali terjerat kemiskinan. Kedua isu tersebut dinilai krusial untuk memastikan program strategis ini benar-benar mampu memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat membuka acara Evaluasi dan Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat di Hotel Ciputra Cibubur, Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Selasa (23/12/2025).
Agus Jabo menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya proses belajar mengajar, tetapi juga oleh kualitas sarana prasarana serta keberlanjutan masa depan para lulusannya. Menurut dia, hilirisasi lulusan harus dirancang secara matang agar peserta didik memiliki peluang nyata untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau terserap di dunia kerja.
“Jadi, dua hal ini yang menjadi PR besar. Pertama pembangunan sekolah permanen, kedua hilirisasi lulusan Sekolah Rakyat. Untuk bisa hilirisasi yang kualitatif harus plus-plus. Kurikulumnya, proses belajar-mengajarnya, dan fasilitas pendukungnya harus unggulan,” ujar Agus Jabo.
Baca Juga : Wamensos Tinjau Lahan Sekolah Rakyat Permanen di Jepara, Pembangunan Dimulai Tahun Ini
Ia menjelaskan, evaluasi yang dilakukan tidak semata-mata menyasar aspek administratif dan teknis, tetapi juga persoalan strategis yang harus dipersiapkan sejak dini. Tantangan tersebut akan semakin besar seiring mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas Program Sekolah Rakyat hingga menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
“Kalau di Indonesia ada 514 kabupaten/kota, artinya ada 514 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Dengan siswa seribu per sekolah, kuotanya bisa mencapai lebih dari 500 ribu siswa yang nanti akan kita urus. Itu bukan persoalan yang gampang,” kata Agus Jabo.
Berdasarkan hasil evaluasi Gugus Tugas Sekolah Rakyat, pembangunan sekolah permanen masih menjadi tantangan utama. Hingga saat ini, sebagian besar Sekolah Rakyat masih berstatus rintisan dan memanfaatkan fasilitas sementara, sementara pembangunan sekolah permanen masih dalam proses.
Kondisi tersebut, lanjut Agus Jabo, membutuhkan tindak lanjut yang konkret dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi harus mampu melahirkan perbaikan nyata dan sistemik, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
“Ini harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut tidak bersifat administratif semata, tetapi harus menghasilkan perbaikan yang nyata dan sistemik. Sistemnya harus jelas,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, hilirisasi lulusan menjadi perhatian serius Kemensos. Agus Jabo menilai keberhasilan Sekolah Rakyat diukur dari sejauh mana lulusan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan, baik melalui jalur pendidikan maupun dunia kerja.
“Keberhasilan Sekolah Rakyat ini apabila siswa-siswanya diterima di perguruan tinggi yang hebat, baik di dalam maupun di luar negeri, dan bisa bekerja bagi yang mau bekerja. Itu indikatornya,” jelasnya.
Baca Juga : Mensos Ajak Publik Aktif Koreksi Data Bansos, Respons Keluhan Warga yang Viral di Medsos
Sejalan dengan arahan Presiden, kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat harus tetap unggul meskipun diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Proses pembelajaran perlu dirancang secara istimewa dengan penguatan akademik, pembentukan karakter, serta keterampilan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Agus Jabo menambahkan, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan dalam memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat ke depan. Fokus utamanya adalah memastikan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni memutus transmisi kemiskinan secara berkelanjutan melalui pendidikan yang berkualitas.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gugus Tugas Sekolah Rakyat yang telah bekerja intensif sejak awal penyelenggaraan program. Menurutnya, evaluasi ini akan menjadi kompas perbaikan dan penguatan tata kelola Sekolah Rakyat pada tahun mendatang.
“Kesuksesan Sekolah Rakyat adalah ketika lulusan Sekolah Rakyat ini bisa menggraduasi dirinya, bisa menggraduasi keluarganya, sehingga tujuan presiden untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan benar-benar bisa terwujud,” ujarnya.
Hingga saat ini, Program Sekolah Rakyat telah berdiri di 166 titik di berbagai daerah dengan kapasitas 15.820 siswa atau sekitar 638 rombongan belajar. Program ini didukung oleh 10.500 guru serta 4.442 tenaga kependidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Sosial juga menyerahkan penghargaan kepada para Kepala Sekolah Rakyat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Koordinator Wilayah terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi mereka. Penghargaan Kepala Sekolah Rakyat Terbaik diberikan kepada Zulhafni Marizah (SRMA 30 Padangsidimpuan), Candra Lestianta (SRMA 34 Lebak), dan Asis Prasetyo (SRMA 32 Lampung Selatan).
Adapun penghargaan PPK Terbaik diraih oleh Bambang Giantara, Fitmansyah, dan Jasmanto. Sementara Koordinator Wilayah Terbaik diberikan kepada Fajar Wahyu Hermawan, Dardo Pratistyo, dan Serimika Br. Karo.
Acara evaluasi ini turut dihadiri Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Ishaq Zubaedi Raqib, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Abdul Muis, Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal sekaligus Ketua Gugus Tugas Sekolah Rakyat Dody Sukmono, jajaran pejabat tinggi Kemensos, serta para Kepala Sekolah Rakyat yang mengikuti kegiatan secara hybrid.
