Nusawarta.id, Jakarta — Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan berbagai tantangan serius dalam pembangunan jembatan pascabencana di Aceh. Kendala tersebut meliputi keterbatasan bahan baku, kerusakan infrastruktur pendukung, hingga persoalan pendanaan yang hingga kini masih mengandalkan skema swadaya.
Hal itu disampaikan Maruli dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana bersama pemerintah dan pimpinan DPR yang digelar pada Selasa (30/12/2025). Dalam rapat tersebut, KSAD menjelaskan bahwa pembangunan jembatan menjadi salah satu prioritas utama untuk memulihkan konektivitas wilayah terdampak bencana.
Menurut Maruli, sebelum pembangunan dilakukan, TNI AD terlebih dahulu melaksanakan survei lapangan guna menentukan jenis jembatan yang paling sesuai dengan kondisi geografis dan tingkat kerusakan di masing-masing lokasi.
“Kami sudah memutuskan ada tiga jenis jembatan yang akan kami buat, jembatan Bailey, jembatan Armco, dengan jembatan perintis atau jembatan gantung,” ujar Maruli.
Baca Juga : Pemerintah Siapkan Mitigasi Bencana Susulan Akibat Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sumatera
Namun demikian, proses pembangunan tidak berjalan mudah. Keterbatasan bahan baku di wilayah Aceh memaksa TNI AD mendatangkan material jembatan dari Jakarta. Proses distribusi ini pun menghadapi hambatan akibat kondisi jalan yang rusak parah akibat bencana.
“Di Aceh juga sampai turun di pelabuhan mau bergeser ke tempat untuk pengerjaan juga banyak yang terhambat di jalan, ada yang sampai satu minggu, Pak, nunggu penyelesaian,” kata Maruli, menggambarkan lamanya proses pengiriman material ke lokasi pembangunan.
Meski dihadapkan pada berbagai kendala, TNI AD terus mengupayakan percepatan pembangunan. Hingga saat ini, sebanyak 22 jembatan Bailey telah berhasil dibangun di wilayah terdampak bencana. Jumlah tersebut diperkuat dengan tambahan 14 jembatan Bailey yang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco juga telah disiapkan untuk mendukung pemulihan infrastruktur di Aceh.
Di sisi lain, Maruli juga menyinggung persoalan pendanaan yang hingga kini belum memiliki skema yang jelas. Ia mengakui bahwa pembangunan jembatan masih dilakukan secara swadaya oleh TNI AD.
“Bahwa sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek,” ucapnya.
Bahkan, untuk mempercepat pembangunan jembatan Armco, TNI AD terpaksa mengambil langkah berutang kepada pihak pabrik. Maruli menyebut, permintaan jembatan Armco sangat tinggi hingga stok pabrik habis diborong dalam beberapa tahap.
Baca Juga : DPR Dorong ATR/BPN Turun Tangan Percepat Pembangunan Hunian Korban Bencana di Sumatera
“Selanjutnya juga untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak,” tuturnya.
KSAD berharap adanya kejelasan dan dukungan sistem pendanaan dari pemerintah agar pembangunan infrastruktur pascabencana di Aceh dapat terus berlanjut tanpa hambatan. Ia menegaskan, keberadaan jembatan sangat vital bagi mobilitas masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.
