Nusawarta.id — Jogja, Badan Kesbangpol Kota Banjarbaru dan Kesbangpol Kabupaten Bantul Provinsi DIY menggelar pertemuan untuk mendiskusikan dinamika sosial-politik, pengelolaan organisasi kemasyarakatan (ormas), potensi konflik wilayah, serta strategi penanganan masalah daerah melalui kerja sama lintas sektor. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (16/10/2026).
Dalam diskusi tersebut, Kesbangpol Kabupaten Bantul mengungkapkan bahwa kendati pergerakan ormas secara umum terpantau baik, terdapat kendala pembinaan pada sejumlah ormas terdaftar yang belum memiliki sekretariat atau alamat domisili yang jelas, sehingga Kesbangpol kesulitan memfasilitasinya.
Selain itu, dibahas pula langkah antisipasi terhadap fenomena sosial seperti kenakalan remaja (klitih) dan maraknya aktivitas mural. Lalu kedua belah pihak menekankan pentingnya sinergi bersama KPU, Bawaslu, FKDM, Karang Taruna, dan instansi terkait guna mengawal stabilitas politik serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pertemuan turut membahas berbagai isu-isu yang terjadi di daerah, seperti potensi gesekan sosial dan ekonomi akibat persaingan usaha antara pedagang pasar tradisional dan toko kelontong modern. Lalu pemantauan keberadaan warga negara asing melalui koordinasi lintas instansi juga menjadi salah satu aspek yang dibahas. Permasalahan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan kebutuhan penanganan lintas sektor dan dampak kesehatan masyarakat, termasuk risiko peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Dalam menjaga kerukunan masyarakat, Kesbangpol mendukung peranan dari Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang memfasilitasi kerukunan antarsuku, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang mendukung pemeliharaan kerukunan antarumat beragama.
Kesbangpol Kota Banjarbaru menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan koordinasi dan diskusi tersebut. Pihaknya juga menegaskan komitmen untuk bersama-sama mendukung program prioritas pemerintah serta memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendukung upaya deteksi dini, mitigasi, dan penanganan berbagai potensi permasalahan di masyarakat, sehingga situasi keamanan dan ketertiban dapat terjaga dengan baik serta tercipta kondisi yang aman dan kondusif.
Sebagai tindak lanjut, koordinasi antarlembaga diharapkan terus berlanjut melalui pertukaran informasi, penyediaan data organisasi kemasyarakatan, serta komunikasi dengan unsur FKDM dan instansi terkait. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi kewaspadaan dini, meningkatkan efektivitas pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial di wilayah masing-masing. (Arm/Red).
