Nusawarta.id, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan tanggapan terkait wacana pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025), Puan menekankan pentingnya mengkaji rekam jejak secara menyeluruh sebelum menentukan kelayakan seorang figur mendapat penghargaan tertinggi bagi warga negara tersebut.
“Pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya, namun karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejak dari masa lalu sampai sekarang,” ujar Puan.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan tidak semata-mata soal usulan atau popularitas, melainkan juga membutuhkan penilaian mendalam mengenai jasa dan kontribusi terhadap bangsa.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menambahkan, proses pengkajian harus dilakukan dengan cermat agar keputusan yang diambil benar-benar tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
Baca Juga : Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto
“Karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan, dan lain-lain sebagainya. Namun, ya hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat,” jelas Puan.
Wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto muncul di tengah daftar panjang nama tokoh yang tengah diajukan atau dinilai untuk penghargaan serupa. Sejauh ini, terdapat sekitar 40 nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Setiap nama harus melalui proses berlapis, dimulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian provinsi, dan terakhir diajukan ke pemerintah pusat untuk penetapan resmi.
Beberapa tokoh dari usulan terbaru 2025 antara lain Muhammad Yusuf Hasyim dari Jawa Timur, Demmatande dari Sulawesi Barat, KH. Abbas Abdul Jamil dari Jawa Barat, dan Marsinah dari Jawa Timur.
Baca Juga : Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Mensos Pastikan Sudah Penuhi Syarat
Sementara itu, sejumlah tokoh yang diajukan kembali dari periode 2011 hingga 2023, termasuk Soeharto, telah memenuhi syarat dan sedang dalam proses evaluasi lebih lanjut.
Sejumlah nama juga sempat ditunda pengusulannya karena data yang belum lengkap atau memerlukan kajian tambahan, seperti Hajah Rahmah El Yunusiyyah dari Sumatra Barat dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari DKI Jakarta.
Pernyataan Puan ini muncul di tengah perhatian publik yang tinggi terhadap proses pemberian gelar pahlawan nasional. Dengan menekankan pentingnya meninjau rekam jejak tokoh yang diusulkan, Puan menegaskan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam menentukan siapa yang pantas menerima pengakuan atas jasanya bagi bangsa dan negara.
