Nusawarta.id, Banjarmasin – Dinamika panjang yang sempat mewarnai perjalanan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan akhirnya mencapai titik rekonsiliasi dengan dilantiknya kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kalimantan Selatan periode 2025–2028. Pelantikan tersebut menandai berakhirnya fase konflik internal sekaligus menjadi awal konsolidasi besar organisasi kepemudaan di daerah tersebut.
Pelantikan kepengurusan baru dipandang sebagai momentum penting setelah ketegangan yang muncul pasca Musyawarah Daerah (Musda) pada September 2025 sempat menyebabkan stagnasi organisasi. Melalui serangkaian komunikasi, tabayun, dan upaya rekonsiliasi berbagai pihak, perbedaan yang sebelumnya mengemuka akhirnya dapat disatukan dalam satu kepengurusan.
Penetapan Andi Rustianto sebagai Ketua Umum DPD KNPI Kalimantan Selatan dan bergabungnya Rais Ruhayat sebagai Sekretaris Umum dinilai menjadi simbol bersatunya kembali berbagai elemen pemuda yang sebelumnya berada pada posisi berbeda.
Ketua Umum BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan, Abdi Aswadi, menilai proses yang terjadi di tubuh KNPI merupakan bentuk pendewasaan organisasi. Menurutnya, seluruh pihak berhasil menempatkan kepentingan pemuda di atas kepentingan kelompok maupun ego masing-masing.
“Apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa KNPI Kalimantan Selatan tidak runtuh oleh konflik. Justru dari dinamika itulah lahir kesadaran baru bahwa organisasi sebesar KNPI hanya bisa berdiri kuat ketika seluruh elemen pemuda memilih bersatu dan meninggalkan fragmentasi,” kata Abdi.
Baca Juga : DPRD DKI Desak Pemprov Percepat Penataan Kabel Semrawut di Jakarta
Ia menegaskan pelantikan kepengurusan baru harus menjadi penanda berakhirnya polarisasi yang sempat terjadi sekaligus menjadi langkah awal membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap organisasi kepemudaan.
Menurut Abdi, masyarakat saat ini lebih membutuhkan kerja nyata dan kontribusi organisasi dalam menjawab berbagai persoalan kepemudaan dibandingkan konflik internal yang berkepanjangan. Karena itu, seluruh jajaran pengurus diharapkan dapat fokus menjalankan program yang berdampak langsung bagi generasi muda dan masyarakat.
Abdi juga menilai keberhasilan rekonsiliasi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang ditopang komunikasi intensif, keterbukaan dialog, serta kesediaan seluruh pihak untuk menurunkan ego demi menjaga keberlangsungan organisasi. Ia melihat kepemimpinan Andi Rustianto mampu menghadirkan pendekatan yang merangkul berbagai unsur pemuda dalam satu barisan organisasi.
“Saya melihat ada kemauan besar untuk menyatukan kembali rumah besar KNPI. Dan itu penting, sebab organisasi kepemudaan tidak boleh terus-menerus habis oleh konflik internal sementara tantangan pemuda dan masyarakat semakin besar di depan mata,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPD KNPI Kalimantan Selatan, Andi Rustianto, menegaskan pelantikan kepengurusan periode 2025–2028 menjadi awal komitmen baru untuk membangun organisasi yang lebih terbuka, solid, dan berorientasi pada kepentingan pemuda.
“KNPI hari ini harus menjadi rumah bersama bagi seluruh pemuda Kalimantan Selatan. Tidak lagi berbicara tentang sekat-sekat yang memisahkan, tetapi tentang bagaimana kita bergerak bersama menghadirkan kontribusi nyata bagi daerah,” kata Andi.
Secara organisatoris, kepengurusan yang baru dilantik disebut telah memperoleh legitimasi penuh, baik secara de jure maupun de facto, sesuai mekanisme organisasi serta mendapat penguatan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI.
Dengan berakhirnya fase konflik dan terlaksananya pelantikan resmi, KNPI Kalimantan Selatan kini dihadapkan pada tantangan baru, yakni membuktikan bahwa persatuan yang telah dibangun mampu diwujudkan dalam program dan gerakan nyata yang memberikan manfaat bagi pemuda serta masyarakat Kalimantan Selatan secara luas.
