Nusawarta.id, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki dan memeratakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil yang masih minim fasilitas dan tenaga medis.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin usai membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Daerah (Musrenkesda) se-Kalimantan Selatan yang digelar di Banjarmasin, Selasa (11/11/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyusun langkah dan kebijakan konkret dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan di daerah. Ia menekankan agar seluruh program yang dirancang pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta arah kebijakan nasional di bidang kesehatan.
“Saya harap evaluasi seperti ini dapat mendorong kepala daerah untuk menjadikan pelayanan kesehatan hingga ke pelosok sebagai program prioritas,” ujar Muhidin.
Baca Juga : DWP HSU Dorong Pemanfaatan Pangan Lokal Lewat Demo Masak Kreatif
Lebih lanjut, Muhidin menegaskan bahwa upaya pemerataan layanan kesehatan harus dimulai dari perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama Dinas Kesehatan di Kalimantan Selatan untuk menyusun alokasi anggaran yang proporsional dan berpihak pada peningkatan pelayanan masyarakat, termasuk penanganan stunting dan program kesehatan ibu dan anak.
“Dari musyawarah ini, rencanakan alokasi anggaran dengan baik agar pelayanan kesehatan, terutama penanganan stunting dan program kesehatan lainnya, bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dr. Diaudin, mengakui bahwa hingga kini masih terdapat ketimpangan akses pelayanan kesehatan di sejumlah wilayah pelosok. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan anggaran serta minimnya tenaga medis yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil.
“Kita masih menghadapi kendala tenaga kesehatan yang enggan ditempatkan di pelosok karena faktor biaya tempat tinggal, keamanan, dan fasilitas pendukung yang terbatas,” ungkap Diaudin.
Diaudin juga menjelaskan bahwa dari total anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sekitar Rp600 miliar, sebagian besar, yakni sekitar Rp450 miliar, terserap untuk pembayaran gaji rumah sakit dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara sisanya, sekitar Rp17 miliar, digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil.
Baca Juga : Sekda HSU Resmi Tutup Amuntai Fair 2025, Catat Omzet Rp2 Miliar
Ia berharap hasil Musrenkesda kali ini dapat menghasilkan rekomendasi yang kuat untuk diajukan kepada pemerintah pusat, agar dukungan pembiayaan bagi sektor kesehatan di Kalimantan Selatan dapat diperkuat.
“Kami berharap anggaran provinsi dan kabupaten/kota yang diajukan dapat disetujui pemerintah pusat, sehingga pelayanan kesehatan yang layak dan merata bisa terwujud di seluruh wilayah,” ujarnya.
Melalui kegiatan Musrenkesda ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap derajat kesehatan masyarakat dapat terus meningkat secara merata hingga ke pelosok, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh warga Banua.
