Nusawarta.id, Banjarmasin – Sejumlah mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemerintah Republik Indonesia terkait berbagai isu ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Tuntutan tersebut mencakup evaluasi kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), pengawasan distribusi energi, penguatan nilai tukar rupiah, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pernyataannya, mahasiswa mendesak pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Mereka menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Selain itu, mahasiswa juga meminta Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kapolda Kalimantan Selatan, meningkatkan pengawasan distribusi BBM subsidi maupun nonsubsidi di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penimbunan, penyalahgunaan, dan praktik mafia BBM yang berpotensi merugikan masyarakat.
Dalam sektor ekonomi makro, mahasiswa menuntut pemerintah mengambil langkah konkret dan berkelanjutan untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Upaya tersebut antara lain melalui penguatan sektor riil, peningkatan produktivitas nasional, pengendalian impor yang dinilai tidak strategis, serta peningkatan daya saing ekspor guna menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Massa aksi juga menyoroti aspek regulasi dan kelembagaan dengan mendesak pemerintah dan DPR RI mengevaluasi substansi serta implementasi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Mereka menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan prinsip demokrasi, supremasi sipil, penghormatan hak asasi manusia, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap kewenangan institusi kepolisian tetap terjaga.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan kebijakan fiskal nasional. Mahasiswa meminta pemerintah menyusun strategi jangka panjang guna mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang. Menurut mereka, langkah tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara, pemberantasan kebocoran anggaran, peningkatan investasi produktif, serta penguatan kemandirian ekonomi nasional.
Di bidang perpajakan, pemerintah juga didesak untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau agar tidak membebani pelaku usaha, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun masyarakat luas, sekaligus tetap menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Massa aksi turut menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh, memperkuat sistem pengawasan, serta menindak tegas setiap bentuk penyimpangan agar program tersebut berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Baca Juga : Polisi Tangkap Satu Terduga Pelaku Perampokan 500 Gram Emas di Menteng
Sebagai tuntutan penutup, mahasiswa meminta pemerintah memastikan seluruh kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka menekankan pentingnya penyusunan kebijakan melalui kajian yang matang serta melibatkan partisipasi publik secara luas guna menghindari keresahan di tengah masyarakat.
Delapan tuntutan tersebut disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan rakyat.
