KSPI dan Partai Buruh Tolak UMP Jakarta 2027, Desak Revisi Jadi Rp6,21 Juta

  • Bagikan
Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua Umum Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), Said Iqbal. (Foto: Antara/Nusawarta.id)

Nusawarta.id, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941. Mereka menilai besaran tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak dan menjaga daya beli pekerja di tengah tingginya biaya hidup di Ibu Kota.

Penetapan UMP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1270 Tahun 2026.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mendesak Gubernur DKI Jakarta merevisi keputusan tersebut menjadi Rp6.210.000, sesuai usulan perwakilan buruh dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.000,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga : Menkum Supratman: RUU Perampasan Aset Jadi Instrumen Tekan Korupsi dan Judi Online

Menurutnya, kenaikan UMP sekitar Rp407.000 belum cukup untuk memulihkan daya beli pekerja yang dinilai masih lemah. Ia menegaskan, kebijakan pengupahan seharusnya tidak sekadar menjadi kompromi antara kepentingan buruh dan pengusaha, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup.

Said juga menyoroti potensi UMP Jakarta berada di bawah upah minimum sejumlah daerah penyangga, seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Jika daerah tersebut menaikkan upah sekitar 7-8 persen, besarannya diperkirakan dapat melampaui UMP Jakarta.

Ia menilai Jakarta sebagai pusat bisnis dan aktivitas perusahaan besar semestinya mampu memberikan standar upah yang lebih baik.

Atas penetapan tersebut, KSPI dan Partai Buruh menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari menyampaikan keberatan kepada gubernur, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga menggelar aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta.

Baca Juga : Bareskrim Dalami Keterkaitan Kasus Penyadapan Ilegal dengan Dugaan Makar

Mereka juga meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk menjelaskan dasar pertimbangan penetapan UMP serta kebijakan perlindungan daya beli pekerja.

Baca Juga  Gus Ipul Minta Pengurus NU Tetap Tenang di Tengah Dinamika Internal PBNU

Selain itu, KSPI mendesak pemerintah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2027 lebih tinggi dibandingkan upah minimum sektoral di Bekasi dan Karawang.

Said menambahkan, fasilitas pemerintah daerah seperti transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi tidak dapat dijadikan pengganti kenaikan upah. Menurutnya, akses pekerja terhadap berbagai program tersebut juga perlu dievaluasi.

“Buruh meminta Rp6.210.000. Buruh akan berjuang,” tegasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *