Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) harus memastikan perencanaan pembangunan yang disusun mampu mengakomodir kepentingan daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Mendagri menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang agar program kerja dapat berjalan efektif dan tidak mengalami kegagalan. Menurutnya, perencanaan yang baik akan memastikan anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal sesuai dengan prinsip money follow program.
“Kalau programnya sudah ditulis dan dimasukkan dalam APBD, maka uangnya disiapkan. Karena itu, perencanaan harus benar sejak awal agar program dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia meminta jajaran sekretaris daerah (sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk bekerja profesional dalam menyusun perencanaan. Mereka harus memastikan program yang dirancang mampu menjawab permasalahan daerah sekaligus selaras dengan prioritas nasional, terutama yang tertuang dalam visi Presiden Prabowo Subianto, yakni Asta Cita.
Dalam berbagai kesempatan, kata Tito, Presiden Prabowo menekankan pentingnya membuka lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, Pemda didorong agar aktif menghidupkan sektor swasta di wilayahnya guna meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat.
“Semua provinsi, kabupaten, dan kota harus memperhatikan angka pertumbuhan ekonomi masing-masing. Jika rendah, harus segera dicarikan solusi. Kuncinya adalah menghidupkan sektor swasta, salah satunya dengan mempermudah perizinan,” jelas Mendagri.
Tito menegaskan bahwa kepala daerah harus berperan aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor swasta, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan bertambah, yang pada akhirnya dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi, kepala daerah harus serius dalam menaikkan pendapatan daerah dengan cara mendorong investasi dan mempermudah perizinan bagi pelaku usaha,” tandasnya.
Melalui perencanaan pembangunan yang cermat dan sinergis antara pusat dan daerah, Mendagri berharap kebijakan yang dijalankan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. (San/Red)
