Nusawarta.id, Pontianak — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti persoalan serius dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Ia menegaskan bahwa masih banyak program yang belum tepat sasaran akibat ketidakakuratan data penerima manfaat.
“Untuk itu kami menekankan pentingnya pemutakhiran data terpadu yang kini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” ujar Gus Ipul saat kunjungan kerja di Pontianak, Rabu (22/10).
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Kementerian Sosial bersama BPS dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ditemukan bahwa dari sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat yang disurvei, sekitar 1,9 juta tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bansos.
“Artinya, bantuan sosial kita belum tepat sasaran sepenuhnya. Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dibenahi,” kata dia.
Baca Juga : Menteri UMKM Minta Maaf soal Anjuran Produksi Barang KW
Sentralisasi Data di BPS
Dalam upaya memperbaiki tata kelola bansos, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menugaskan BPS sebagai lembaga pusat pengelola data penerima bantuan sosial. Dengan kebijakan ini, data yang sebelumnya dikelola oleh berbagai instansi kini disatukan di bawah BPS.
“Kementerian Sosial kini tidak lagi mengelola data sendiri. Semua terpusat di BPS yang bertugas memverifikasi dan memvalidasi data sesuai kondisi lapangan,” jelas Gus Ipul.
Pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur: formal—dari RT, RW, hingga pemerintah daerah—dan partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, yang memungkinkan masyarakat mengusulkan atau menyanggah penerima bantuan.
“Setiap tiga bulan, BPS akan memberikan umpan balik data yang menjadi acuan penyaluran bansos. Sistem ini memastikan proses berjalan lebih transparan dan partisipatif,” imbuhnya.
Data Sosial Bersifat Dinamis
Mensos juga mengingatkan bahwa data kesejahteraan sosial bersifat dinamis, karena kondisi masyarakat terus berubah akibat kelahiran, kematian, hingga perpindahan domisili.
Baca Juga : Mensos Gus Ipul Apresiasi Kemajuan Siswa Sekolah Rakyat di Bekasi
“Saat ini benar, belum tentu besok benar. Maka yang paling penting adalah komitmen semua pihak menjaga ketelitian dan akurasi,” ucapnya.
Untuk itu, ia mendorong seluruh dinas sosial daerah agar aktif melakukan pembaruan data secara berkala dan menyeluruh.
Bansos Harus Diimbangi Pemberdayaan
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa bansos bukan tujuan akhir. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan.
“Bansos itu sifatnya sementara, sedangkan pemberdayaan itu selamanya. Tujuannya agar keluarga penerima manfaat bisa naik kelas menjadi mandiri,” ujarnya di hadapan para pendamping PKH dan penerima manfaat.
Sebagai langkah konkret, Presiden telah membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan keluarga penerima bansos dapat bertransformasi menjadi keluarga yang produktif dan berdaya secara ekonomi.
Gus Ipul juga meminta agar setiap pendamping PKH memiliki target menggraduasi minimal 10 keluarga setiap tahun dari status penerima bansos.
Ajak Kepala Daerah Satu Data
Di akhir kunjungan kerjanya, Mensos menyerukan seluruh kepala daerah, dinas sosial, dan aparat kelurahan untuk bekerja serentak dalam memperbarui dan menyamakan data kesejahteraan sosial.
“Kalau datanya sama, intervensinya juga akan tepat dan hasilnya nyata. Tapi kalau datanya berbeda, program kita pasti meleset dari sasaran,” tandasnya.
Ia berharap dengan sistem pemutakhiran data yang berkelanjutan, penyaluran bantuan sosial dapat lebih adil, akurat, dan menyasar mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Tujuan akhirnya adalah masyarakat yang berdaya, bukan masyarakat yang bergantung,” pungkas Gus Ipul. (Ms/Red)
