Nusawarta.id, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini, mengingatkan bahwa pergeseran prioritas pemanfaatan lahan dari sektor industri dan kawasan strategis lainnya menjadi area perkebunan sawit berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi, keberlanjutan ekologi, hingga peluang Indonesia membangun industri masa depan. Menurutnya, jika sebagian besar lahan diarahkan hanya untuk ekspansi sawit, Indonesia justru kehilangan kesempatan membuka ruang bagi inovasi dan teknologi baru.
“Kita harus seimbang: ekonomi jalan, tapi lingkungan dan masa depan generasi kita tetap terlindungi,” ujar Novita Hardini dalam keterangan di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Ia menilai tantangan tata ruang, kebutuhan energi nasional, dan tekanan perubahan iklim global menuntut pemerintah serta dunia industri untuk mengambil langkah lebih progresif. Dalam pandangannya, teknologi hijau dan energi bersih merupakan jalan paling rasional untuk membawa Indonesia menuju ekonomi berdaya saing tinggi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
“Industri harus bertransformasi. Kita tidak bisa lagi bergantung pada SDA mentah. Kita harus menciptakan nilai tambah dengan teknologi tinggi dan energi bersih,” tegasnya.
Novita menekankan bahwa arah pembangunan industri nasional perlu mengambil lompatan besar menuju teknologi ramah lingkungan dan kemandirian bahan baku. Ia mengingatkan bahwa Indonesia tak boleh lagi terperangkap dalam model industrialisasi lama yang bertumpu pada bahan bakar fosil dan eksploitasi sumber daya alam mentah. Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik dan energi nonfosil bukan lagi sekadar mengikuti tren global, tetapi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi kemandirian ekonomi.
“Kita harus berinvestasi pada industri masa depan yang lebih bersih, lebih efisien, dan tidak merusak lingkungan,” ujarnya.
Selain itu, Novita menyoroti pentingnya membangun rantai pasok bahan baku dalam negeri yang memenuhi standar keberlanjutan. Tanpa kemandirian pasok yang kuat dan hijau, ia menilai industri Indonesia akan rentan terhadap krisis suplai dan ketergantungan impor.
“Pemasok bahan baku di dalam negeri harus kita siapkan. Standarnya harus hijau, berkelanjutan, dan tidak mengulang kesalahan masa lalu. Kalau tidak, inovasi teknologi kita hanya akan berjalan setengah hati,” katanya.
Baca Juga : Ketua Komisi III DPR: Biang Masalah di Polri Bukan Struktur, tapi Perilaku Anggotanya
Di akhir pernyataannya, Novita meminta agar kebijakan strategis nasional segera menyusun roadmap industri masa depan yang aman secara bisnis dan ramah lingkungan. Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil hari ini akan menentukan kualitas lingkungan hidup generasi mendatang.
“Industri harus mulai memperhitungkan dampak ekologis secara menyeluruh. Kita tidak boleh lagi menunda,” tuturnya.
