Nusawarta.id, Amuntai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar rapat kerja bersama sejumlah instansi terkait untuk membahas pembiayaan kegiatan tahun jamak pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung pada tahun anggaran 2026–2027. Rapat berlangsung pada Kamis (13/11/2025) di ruang rapat Kantor DPRD HSU, Amuntai.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Pemkab HSU Akhmad Rijani memaparkan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan berkelanjutan harus berlandaskan regulasi yang jelas. Ia menegaskan, pedoman hukum tersebut menjadi penting agar proyek pemerintah yang membutuhkan lebih dari satu tahun anggaran dapat berjalan efektif, efisien, dan terukur.
“Landasan hukum ini menjadi acuan agar setiap tahapan kegiatan berada dalam koridor yang tepat,” ujarnya.
Selama proses pembahasan, sejumlah anggota dewan menyoroti perkembangan pembangunan RSUD Pambalah Batung yang dinilai belum menunjukkan arah maksimal dan cenderung lamban. DPRD menegaskan perlunya penataan ulang perencanaan anggaran agar pembangunan rumah sakit daerah tersebut dapat mencapai standar yang lebih paripurna.
Ketua DPRD HSU, H. Fadilah, menyampaikan adanya kekhawatiran legislatif terkait potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Hal ini mendorong DPRD mengusulkan peninjauan ulang terhadap rancangan anggaran tahun jamak sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Kami menginginkan revisi agar pembiayaan tetap realistis dan tidak membebani keuangan daerah,” tegasnya.
Dalam rancangan awal, pagu anggaran tahun jamak pembangunan RSUD Pambalah Batung ditetapkan sebesar Rp126 miliar untuk tahun 2026 dan Rp54 miliar untuk tahun 2027, dengan total Rp180 miliar. Namun DPRD HSU mengusulkan skema baru, yaitu Rp100 miliar untuk tahun 2026 dan Rp80 miliar pada 2027. Meski terjadi pergeseran alokasi per tahun, total anggaran tidak berubah dari kesepakatan semula.
Menurut Fadilah, skema alternatif ini dipilih untuk menyesuaikan kondisi fiskal daerah sekaligus mempercepat penanganan kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya terkait mitigasi banjir.
“Skema tersebut diharapkan dapat segera disampaikan kepada Kepala Daerah untuk dipertimbangkan,” ujarnya.
Rapat kerja ini merupakan bagian awal dari rangkaian pembahasan yang akan berlanjut bersama pihak eksekutif. Hasil masukan dan catatan dari DPRD akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan final proyek pemerintah yang mulai dijalankan pada tahun anggaran mendatang.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Fadilah SM, didampingi Wakil Ketua I Mawardi SH MH dan Wakil Ketua II H. Ahmad Al Gifari. Hadir pula anggota DPRD HSU, Asisten II Pemkab HSU Akhmad Rijani, perwakilan BPKAD, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum Setda HSU, serta manajemen RSUD Pambalah Batung Amuntai.
Rapat ditutup dengan penegasan bahwa DPRD HSU akan terus mengawal proses perencanaan dan pembiayaan agar pembangunan RSUD Pambalah Batung dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten HSU.
