Nusawarta.id, Banjarmasin – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan regulasi dan transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui kehadiran Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, H. Suriani, S.Sos., M.AP., dalam kegiatan kunjungan reses dan dialog antara DPR RI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (20/2/2026).
Kehadiran Pemkab HSS dalam forum strategis ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pembenahan tata kelola BUMD agar semakin sehat, transparan, dan profesional. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan BUMD mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah serta berkontribusi optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam dialog yang berlangsung, berbagai pihak menekankan pentingnya penguatan regulasi sebagai fondasi utama dalam pengelolaan BUMD. Regulasi yang kuat diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, memperbaiki sistem pengawasan, serta mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
Baca Juga : Tausyiah Ramadan Dorong ASN HSS Profesional dan Berintegritas dalam Pelayanan Publik
Selain itu, transformasi manajemen juga menjadi sorotan utama agar BUMD lebih adaptif terhadap dinamika perekonomian dan perkembangan pasar.
Wakil Bupati HSS, H. Suriani, menyambut baik arah kebijakan tersebut dan menilai bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat diperlukan. Menurutnya, kolaborasi lintas level pemerintahan akan memperkuat peran BUMD sehingga tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi.
Ia menegaskan, Pemkab HSS siap melakukan berbagai pembenahan internal untuk memastikan BUMD di daerahnya mampu dikelola secara profesional dan akuntabel.
“Kami melihat BUMD sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan penguatan regulasi dan transformasi manajemen, diharapkan BUMD dapat lebih inovatif, efisien, serta mampu menangkap peluang usaha di berbagai sektor strategis,” ujarnya.
Kegiatan reses ini juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog konstruktif untuk menyerap aspirasi daerah, sekaligus menyamakan persepsi terkait arah kebijakan pengelolaan BUMD ke depan. Berbagai masukan dari pemerintah daerah menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Melalui kolaborasi yang solid antara DPR RI, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, Pemkab HSS berharap BUMD dapat bertransformasi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan PAD dapat tercapai secara optimal, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Selatan.
