Nusawarta.id, Kandangan – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bersama DPRD HSS menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Gedung DPRD HSS, Kandangan, Selasa (10/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD HSS H. Ahmad Fahmi dan dihadiri Bupati HSS H. Syafrudin Noor, Sekretaris Daerah H. Yustan Azidin, jajaran kepala perangkat daerah, serta anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Dalam sambutannya, Bupati Syafrudin Noor menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta perangkat daerah yang telah terlibat dalam pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama.
Baca Juga : Bupati HSS Ajak Generasi Muda Teladani Perjuangan Pahlawan
Menurutnya, perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan pajak dan retribusi daerah dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Ia menjelaskan, penyempurnaan aturan mencakup penyesuaian objek dan jenis retribusi, pengaturan tarif, serta kebutuhan pelayanan masyarakat.
Bupati menegaskan, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan instrumen penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Meski telah disepakati, Ranperda tersebut masih harus melalui tahapan evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan sebelum ditetapkan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Syafrudin berharap penerapan aturan tersebut nantinya tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi juga menjamin pemungutan pajak dan retribusi yang transparan, akuntabel, efektif, serta berkeadilan.
Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan kesepakatan tersebut sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mempercepat pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Selatan.












