Nusawarta.id, Hulu Sungai Selatan – Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) resmi ditetapkan sebagai Percontohan Kabupaten Berani Berantas Korupsi (Ber-AKSI) Tahun 2026 setelah meraih nilai 97,85 dengan kategori Istimewa.
Hasil penilaian tersebut diumumkan pada Rabu (4/11/2026) dan diterima langsung oleh Bupati HSS, H. Syafrudin Noor. Capaian ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan korupsi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Bupati Syafrudin Noor menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada tim penilai dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.
Baca Juga : Pemkab HSS Gandeng STIE Pancasetia, Buka Peluang ASN Tingkatkan Pendidikan
“Alhamdulillah, kita mendapatkan nilai yang sangat baik 97,85 (Istimewa), menjadi Percontohan Kabupaten Ber-AKSI,” ujar Syafrudin.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama, mulai dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga seluruh masyarakat HSS.
Meski meraih hasil membanggakan, ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri. Capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga menekankan bahwa pencegahan korupsi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pemenuhan administrasi. Terlebih, perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi membuat kinerja pemerintah semakin mudah diawasi masyarakat.
Baca Juga : 25 ASN HSS Ikuti Latihan Dasar Militer Komcad, Perkuat Semangat Bela Negara
Sebelumnya, pada 3 November 2026, Bupati HSS telah memaparkan berbagai upaya pencegahan korupsi di hadapan tim penilai. Terdapat lima komponen utama yang menjadi perhatian, yakni penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan budaya kerja antikorupsi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan kearifan lokal dalam membangun integritas.
Melalui capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten HSS diharapkan semakin konsisten memperkuat budaya antikorupsi, baik di lingkungan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.
Penyerahan hasil penilaian turut dihadiri Wakil Bupati HSS H. Suriani, Sekretaris Daerah H. Yustan Azidin, perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan, unsur Forkopimda, Ketua MUI HSS, serta tim penilai dari BPK RI dan kementerian terkait.
Respon (1)