Nusawarta.id, Balangan – Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat program Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) sekaligus meluncurkan inovasi Proper PKN II berupa aplikasi SIGAB Kencana Link Destana.
Kegiatan tersebut berlangsung di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan difasilitasi Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) Kemendagri serta dihadiri sejumlah kepala SKPD, di antaranya Kepala Dinas Sosial dan Dinas PMD, para camat, serta Kasi Trantib di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Baca Juga : Pemkab Balangan dan DPRD Bentuk Satgas Atasi Sepinya Pasar Paringin
Sekretaris Daerah Balangan Fakhriyanto menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direktorat MPBK Kemendagri atas dukungan terhadap penguatan Kencana dan pengembangan sistem informasi kebencanaan di daerah.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Melalui program Kencana ini, kapasitas camat dan kasi trantib yang menangani urusan kebencanaan di tingkat kecamatan perlu terus diperkuat melalui arahan dan pembekalan dari Direktorat MPBK,” ujar Fakhriyanto.
Ia menjelaskan, aplikasi SIGAB Kencana Link Destana yang merupakan inovasi Proper PKN II Kepala Pelaksana BPBD Balangan H. Rahmi telah terhubung dengan aplikasi SIKENCANA milik Kemendagri dan katalog ketangguhan BNPB.
Aplikasi tersebut diharapkan dapat memudahkan akses data kebencanaan secara terpadu, mulai dari peta rawan bencana desa hingga informasi program penanggulangan bencana di tingkat kecamatan.
Baca Juga : Pemkab Balangan Jalani Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital dari Kementerian PANRB
Fakhriyanto menambahkan, sistem tersebut juga diharapkan mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana sekaligus menyediakan data kebencanaan secara cepat dan terintegrasi.
Ia menegaskan, penanggulangan bencana membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami bangga dapat hadir di Direktorat MPBK dan berharap memperoleh banyak pelajaran dari kegiatan ini. Semoga program ini berjalan berkelanjutan dan mampu memperkuat ketahanan daerah serta masyarakat dalam menghadapi bencana,” pungkasnya.
