Nusawarta.id, Jakarta – Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpotensi menghadapi sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dengan majelis yang anggotanya memiliki pangkat lebih rendah darinya. Perubahan mekanisme tersebut menyusul terbitnya Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.
Peraturan yang diterbitkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada 16 November 2026 itu mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Dalam ketentuan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat setara atau lebih tinggi dari anggota yang diperiksa. Namun, aturan terbaru memperbolehkan anggota majelis memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.
Ketentuan serupa juga berlaku dalam mekanisme sidang banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3).
Menariknya, Polri mengakui rencana sidang etik Listyo menjadi salah satu pertimbangan utama perubahan regulasi tersebut.
Baca Juga : Menkum Supratman: RUU Perampasan Aset Jadi Instrumen Tekan Korupsi dan Judi Online
Kepala Divisi Humas Polri Johnny Edison Isir membenarkan hal itu ketika ditanya mengenai kaitan penerbitan aturan baru dengan rencana pemeriksaan etik Listyo.
“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Isir, Sabtu (21/11/2026).
Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, susunan majelis sidang etik Listyo akan mengacu pada Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Sidang kode etik lanjutan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam juga menyatakan penunjukan ketua majelis KKEP harus mengikuti ketentuan dalam Perpol terbaru. Menurutnya, siapa pun dapat memimpin persidangan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Pengamat kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai perubahan regulasi tersebut berkaitan dengan persoalan kepangkatan Listyo yang menyandang bintang empat.
“Problemnya LSP (Listyo Sigit Prabowo) pemilik bintang 4, sementara pemegang bintang 4 di institusi Polri harusnya cuma ada Kapolri,” ujar Bambang.
Baca Juga : Pemerintah Siapkan Pembiayaan UMKM Berbunga 4 Persen, Cak Min Dorong Akses Modal Murah
Menurutnya, perubahan Perpol menjadi salah satu solusi untuk membuka jalan pemeriksaan etik terhadap Listyo. Meski demikian, ia berpandangan mekanisme tersebut idealnya juga diperkuat melalui Undang-Undang Polri.
Persidangan ini menjadi perhatian karena Listyo sebelumnya pernah menduduki jabatan tertinggi di institusi Polri. Independensi majelis dan transparansi proses pemeriksaan pun menjadi aspek penting yang akan diperhatikan publik.
Sebelumnya, Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap dua perwira tinggi, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Keduanya diketahui mengajukan banding atas putusan tersebut.
Sementara itu, Listyo dan sejumlah perwira lainnya terseret perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Proses pidana dan penegakan kode etik merupakan dua mekanisme hukum berbeda yang harus berjalan sesuai ketentuan.
Dengan terbitnya aturan baru tersebut, proses sidang etik Listyo menjadi ujian bagi mekanisme pengawasan internal Polri. Publik akan menaruh perhatian pada sejauh mana prinsip independensi, objektivitas, dan kesetaraan di hadapan aturan dapat diterapkan, termasuk ketika pihak yang diperiksa merupakan mantan pimpinan tertinggi institusi kepolisian.













Respon (1)