Nusawarta.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan resmi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kerja sama antara lembaga antirasuah dengan pemerintah daerah dalam upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa agenda audiensi dilakukan sebagai wadah koordinasi dan konsultasi terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
Baca Juga Pramono Anung Tegaskan Hanya Ingin Pimpin Jakarta Satu Periode
“Hari ini (Kamis 16/10) KPK menerima audiensi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas berbagai upaya pemberantasan korupsi,” ujar Budi kepada awak media di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Budi menegaskan bahwa kehadiran Pramono Anung bukan merupakan kunjungan pertama, melainkan kelanjutan dari kolaborasi yang telah terjalin antara KPK dan Pemprov DKI Jakarta dalam bidang pencegahan dan supervisi antikorupsi.
“Sebelumnya, KPK dan Pemprov DKI Jakarta telah banyak berkolaborasi dalam berbagai program, mulai dari pencegahan hingga koordinasi supervisi, terutama dalam perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan daerah,” tambahnya.
Baca Juga Gubernur Pramono: Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Siap Hadapi Transformasi 2028
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, antara lain penguatan sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, hingga integrasi layanan publik berbasis digital sebagai bagian dari strategi mencegah potensi praktik korupsi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 09.44 WIB. Saat ditemui wartawan usai pertemuan, Pramono menyampaikan bahwa kunjungannya ke KPK bersifat konsultatif.
“Konsultasi ya,” jawab Pramono singkat saat ditanya awak media mengenai maksud kedatangannya.
Meski tidak merinci topik yang dikonsultasikan, Pramono menekankan pentingnya menjaga integritas birokrasi serta membangun sinergi dengan KPK untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Kunjungan ini dinilai menjadi langkah konkret Pemprov DKI Jakarta dalam menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih. (Fikri/Red)
