Nusawarta.id, Jakarta – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I 2025 Partai Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya mengusulkan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rekomendasi tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan usulan tersebut disampaikan dengan menitikberatkan pada keterlibatan serta partisipasi publik dalam proses demokrasi di daerah. Menurutnya, mekanisme Pilkada melalui DPRD tetap mencerminkan kehendak rakyat karena wakil rakyat di parlemen daerah merupakan hasil pemilihan umum.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Bahlil dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.
Selain membahas Pilkada, Rapimnas I 2025 Partai Golkar juga memberikan perhatian pada evaluasi sistem pemilihan umum. Bahlil menyampaikan, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka yang selama ini digunakan dalam Pemilu legislatif.
Menurut dia, penyempurnaan tersebut perlu difokuskan pada aspek teknis penyelenggaraan, kualitas penyelenggara Pemilu, serta tata kelola secara keseluruhan agar Pemilu dapat berlangsung secara jujur dan adil. Perbaikan sistem dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Di sisi lain, Bahlil menegaskan pentingnya penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar utama demokrasi di era digital. Kedua elemen tersebut dipandang memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara negara dan masyarakat.
“Penguatan civil society dan algorithm society diarahkan untuk menjadi jembatan masyarakat dan negara, serta memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan tersebut juga mencakup upaya menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab, seiring dengan meningkatnya peran teknologi dan media digital dalam kehidupan demokrasi.
Rapimnas I Partai Golkar ini sebelumnya digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pada Sabtu (20/12) di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta. Agenda tersebut difokuskan pada pembahasan persoalan internal organisasi serta perumusan rekomendasi strategis partai ke depan.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan Rapimnas kali ini merupakan yang pertama diselenggarakan pada periode kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi diundang untuk hadir.
“Karena sifatnya lebih ke internal, jadi kami tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir di Rapimnas,” kata Sarmuji.
