Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah tengah mematangkan konsep Sekolah Rakyat yang ditargetkan akan mulai dijalankan pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penanggungjawab utama dari program tersebut kembali gelar rapat koordinasi dengan lintas kementerian hari ini, Rabu (5/3/2025).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyebutkan kalau pengadaan Sekolah Rakyat bekerjasama lintas kementerian juga menggandeng pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota. Dia kembali menegaskan kalau Sekolah Rakyat hanya untuk anak-anak dari kelompok miskin ekstrem.
“Intinya tahun ini mudah-mudahan pelaksanaan Sekolah Rakyat bisa dimulai. Pertama-tama ini utamanya untuk keluarga miskin ekstrem. Tujuan utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan membuat sekolah yang dianggap strategis,” kata Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta.
Pemerintah turut menunjuk mantan Menteri Pendidikan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014, Muhammad Nuh, sebagai ahli dalam tim formatur Sekolah Rakyat. Pada kesempatan yang sama, Nuh mengungkapkan kalau Sekolah Rakyat akan dibuat dengan kurikulum yang sedikit berbeda.
“Akan disiapkan guru-guru yang sangat khusus, kurikulum itu pun akan dikembangkan kurikulum khusus karena mereka boarding (asrama). Tentu kurikulum nasional plus,” kata Nuh.
Selain sistem pendidikannya, Nuh menekankan pelaksanaan Sekolah Rakayat harus dipantau secara ketat, terutama dalam proses seleksi murid. Menurutnya, program tersebut harus tepat sasaran agar masyarakat bisa lepas dari kondisi miskin ekstrem.
“Jangan sampai karena sekolah gratis, orang gak miskin ngaku miskin,” tegasnya.
Sekolah Rakyat itu direncananya akan dibuat berjenjang mulai dari SD, SMP, SMA/SMK. (san/red)
