Nusawarta.id, Jakarta – Forum Komunikasi Tokoh Politik mengecam pernyataan Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie yang menyebut adanya kemungkinan dinamika politik nasional bergerak lebih cepat sebelum Pemilu 2029. Pernyataan tersebut dinilai berpotensi memicu spekulasi dan memanaskan situasi politik nasional.
Pernyataan Budi Arie mencuat setelah rekaman dirinya dalam sebuah forum beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Budi Arie mengaku sempat menyampaikan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengenai firasatnya bahwa dinamika politik bisa bergerak lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029.
“Tadi saya sudah bisikkan ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’” ujar Budi Arie dalam rekaman tersebut.
Baca Juga : BI Buka Peluang Ekonomi Indonesia Tembus 6 Persen pada 2027
Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti, menilai pernyataan tersebut terlalu tendensius dan berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi mengenai keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Statement Budi Arie itu sangat tendensius, bisa memicu konflik politik hingga situasi nasional tidak kondusif,” kata Yudi dalam konferensi pers di Jakarta.
Menurut Yudi, pernyataan mengenai kemungkinan agenda politik nasional berubah sebelum 2029 harus disampaikan secara hati-hati. Ia meminta para tokoh politik, pengamat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pimpinan partai tidak melontarkan pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan.
Forum Komunikasi Tokoh Politik juga menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga menyelesaikan masa jabatan pada 2029.
Selain itu, forum tersebut menyatakan dukungan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk pemberantasan korupsi, perbaikan lingkungan, penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur, serta penanggulangan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.
Yudi menegaskan kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik seharusnya disampaikan secara konstruktif dan tidak memicu ketegangan di tengah masyarakat.
Baca Juga : Prabowo Dukung Anggaran PPATK Naik, Bidik Judi Online hingga Kejahatan Keuangan
Forum itu juga meminta Badan Intelijen Negara dan Polri memperkuat langkah preventif serta deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan yang dapat muncul akibat meningkatnya eskalasi politik.
“BIN dan Polri harus benar-benar melakukan upaya-upaya konkret dalam konteks preventif atas segala bentuk potensi kerusuhan serta melakukan tindakan hukum sesuai undang-undang,” ujar Yudi.
