Nusawarta.id, Hulu Sungai Selatan — Dalam rangka memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program-program pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Kamis (17/04/2025).
Pertemuan strategis ini berlangsung di Aula Rakat Mufakat Sekretariat Daerah Kabupaten HSS dan dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten HSS, H. Zulkifli, S.Sos, M.AP. Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah serta unsur terkait lainnya yang tergabung dalam TPID Kabupaten HSS.
Dalam sambutannya, H. Zulkifli menyampaikan bahwa Pemkab HSS telah melakukan berbagai langkah konkret untuk mengendalikan inflasi, mulai dari pemantauan harian harga dan stok bahan pokok di pasar, hingga pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin yang membahas fluktuasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan tersebut adalah pemantauan harga dan stok bahan pokok di pasar secara harian, guna memotret kondisi riil pergerakan harga serta ketersediaannya. Pemerintah juga secara rutin melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas dan mengevaluasi pergerakan harga yang memengaruhi inflasi, sebagai upaya merumuskan intervensi secara cepat dan tepat,” tutur Zulkifli.
Ia juga menekankan bahwa pengendalian harga volatile food, terutama bahan pokok seperti beras dan cabai, menjadi tantangan besar, terlebih saat musim panen tidak merata dan adanya fluktuasi harga bahan bakar.
Menjawab tantangan itu, Pemkab HSS melalui TPID meluncurkan sejumlah program intervensi seperti Gelar Pangan Memukau (Merata, Murah, Terjangkau), Toko Tani Indonesia yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan, serta Operasi Pasar Murah oleh Dinas Perdagangan. Kegiatan ini menghadirkan produk pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung, serta produk-produk UMKM binaan daerah dengan harga terjangkau.
“Gerakan Pangan Murah ini merupakan program terpadu yang melibatkan banyak instansi seperti Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Nakerkop UKP, Bulog, BUMN, BUMD, dan pihak swasta,” tambahnya.
Dengan hasil koordinasi dari HLM TPID ini, Pemkab HSS berharap seluruh langkah yang diambil dapat menjadi pijakan yang kokoh untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Hal ini penting untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Syairi/Red)
