Nusawarta.id, Banjarmasin – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel), Senin (1/9/2025). Aksi ini berlangsung tertib dan damai, meskipun diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Ketua DPRD Kalsel turun langsung menemui pendemo dan sepakat menerima aspirasi tersebut.
Adapun lima poin tuntutan yang disuarakan adalah:
- Menuntut reformasi DPR, termasuk penyesuaian tugas, gaji, dan tunjangan agar lebih efisien sesuai kondisi fiskal negara, serta menolak negosiasi selain dengan Ketua DPRD Kalsel.
- Mengecam tindakan represif aparat terhadap masyarakat dan menuntut Kapolri mundur dari jabatannya, sekaligus mendorong reformasi institusi Polri.
- Pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan, serta pertanggungjawaban konkret dari pihak terkait.
- Menolak keberadaan Taman Nasional Meratus dan isu-isu lain yang dinilai merugikan masyarakat Kalimantan Selatan.
- Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Baca juga: Presiden Prabowo Ingatkan Integritas Pengurus Koperasi: “Jangan Ulangi Kesalahan Lama”
Berkat kerjasama dan pengawalan ketat dari aparat keamanan, aksi unjuk rasa berjalan tanpa kericuhan. Bentrokan maupun tindakan anarkis tidak tampak selama demonstrasi berlangsung.
Dengan diterimanya tuntutan, masyarakat berharap aspirasi segera ditindaklanjuti dan diwujudkan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Aliansi juga menegaskan akan terus mengawal realisasi dari tuntutan tersebut.
Informasi lain menyebutkan, usai menerima tuntutan, Ketua DPRD Kalsel sempat mengajak perwakilan aliansi ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah pusat maupun DPR RI. Sayangnya ajakan tersebut ditolak demi menjaga integritas aliansi massa aksi. (Red)
