Nusawarta.id – Jakarta. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Sultan Najamuddin, mengusulkan agar uang hasil korupsi dari para koruptor bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis (MBG). Usulan itu disampaikan Sultan untuk membantu menyukseskan program unggulan Prabowo itu.
Awalnya, Sultan menanggapi polemik usulan yang disampaikannya bahwa dana zakat bisa digunakan untuk program makan bergizi gratis. Sultan mengaku menyampaikan hal itu untuk membantu pemerintah. Bukan mewajibkan masyarakat untuk membiayai program makan bergizi gratis melalui zakat.
“Sekali lagi ini hanya ide dan gagasan. Tapi poin besarnya adalah program MBG ini sangat baik dan wajib kita dukung agar bangsa ini menjadi bangsa unggul,” kata Ketua DPD RI, Sultan Najamuddin dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).
“Kami hanya memancing banyak pihak mulai swasta dan masyarakat lain yang berniat atau berminat untuk membantu pemerintah untuk sukseskan sekaligus mengawasi program MBG ini,” sambungnya.
Lebih lanjut, Sultan pun menyebut pendanaan MBG tak hanya dari zakat saja, tapi bisa juga dari uang para koruptor.
“Bahkan jika perlu kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak disimpan di luar negeri agar digunakan untuk sukseskan program MBG ini,” ucap Sultan.
Menurut Sultan, Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi “Robin Hood” untuk membantu masyarakat kecil. “Saya kira presiden dengan kekuasaannya disebut jadi Robin Hood bagi masyarakat kecil,” kata Sultan.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan uang zakat dari masyarakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini dimaksudkan untuk menekan kurangnya anggaran dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya kita mau libatkan ke sana,” kata Ketua DPD RI, Sultan Najamudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). (ki/red)
