Nusawarta.id, Hulu Sungai Selatan — Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Suriani, S.Sos, M.AP mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta koordinasi pemeriksaan LKPD dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024 yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Selasa (16/04/2025).
Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari Media Center Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten HSS. Wabup Suriani turut didampingi oleh Inspektur Daerah Kabupaten HSS, Kiky Rahmawaty, ST, MT. Entry meeting ini menjadi tahap awal penting dalam proses pemeriksaan keuangan, yang diikuti oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, Sekretaris Daerah, Inspektur, hingga Direksi BPD dari berbagai wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Dr. Laode Nusriadi, S.E., M.Si., Ak, CA, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya standar komunikasi pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Ia menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan forum strategis untuk menyamakan persepsi mengenai ruang lingkup, sasaran, dan fokus pemeriksaan tahun berjalan.
“Sesuai SPKN, Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan tujuan, lingkup, sasaran, dan fokus pemeriksaan, serta hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh para Kepala Daerah dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2024,” ujar Laode.
Lebih lanjut, Dirjen PKN VI juga menyoroti pentingnya penguatan sinergi dalam tata kelola keuangan negara dan daerah, terutama pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Diharapkan koordinasi ini memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik.
Wabup Suriani menyambut baik kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten HSS dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung sepenuhnya proses pemeriksaan dan siap menindaklanjuti setiap rekomendasi demi perbaikan berkelanjutan.
Dengan keikutsertaan aktif dalam kegiatan ini, diharapkan Kabupaten HSS dapat terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan negara. (Syairi/Red)
