Nusawarta.id, Hulu Sungai Selatan – Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Suriani, S.Sos., M.AP menghadiri Dialog Pembangunan bersama Pemerintah Kabupaten HSS yang melibatkan berbagai organisasi, komunitas, serta pendengar radio. Kegiatan yang digelar di Aula Pendopo Wakil Bupati pada Senin (22/9/2025) ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sekaligus memperkuat komunikasi lintas pemangku kepentingan.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda HSS, Ari Wibawa, serta perwakilan dari Kerukunan PMK Kabupaten HSS, ORARI, dan RAPI. Kehadiran berbagai unsur masyarakat ini mencerminkan besarnya antusiasme publik dalam memberikan pandangan, kritik, maupun gagasan konstruktif terkait arah pembangunan daerah.
Dialog berlangsung hangat dan interaktif. Peserta secara terbuka menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kebutuhan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga peluang kolaborasi di bidang sosial dan kemasyarakatan. Usulan-usulan tersebut diterima langsung oleh jajaran pemerintah daerah, yang menegaskan bahwa seluruh masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan tepat sasaran.
Wakil Bupati Suriani dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya ruang-ruang dialog seperti ini untuk memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif seluruh unsur, baik pemerintah desa, organisasi masyarakat, maupun komunitas.
“Kita ingin pembangunan di HSS berjalan adil, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Untuk itu, komunikasi dan kolaborasi yang kuat sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan dialog Pembangunan ini sejalan dengan visi SEMANGAT Kabupaten HSS yang menekankan sinergi serta partisipasi publik dalam setiap proses pembangunan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten HSS berharap dapat terus membuka kanal aspirasi yang lebih luas, sehingga masyarakat merasa terlibat dalam proses perencanaan daerah dan pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih inklusif dan efektif.
