Nusawarta.id, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025, Tanah Bumbu dinobatkan sebagai penerima Penghargaan TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota untuk Wilayah Kalimantan. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam memperluas inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan secara langsung dalam acara yang digelar di Jakarta, Jumat (10/10/2025), dan diterima oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif. Dalam keterangannya usai menerima penghargaan, Bupati menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung program percepatan akses keuangan di Tanah Bumbu.
“Pemerintah daerah akan terus berkomitmen menghadirkan akses keuangan yang merata, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa,” ujar Bupati Andi Rudi Latif. Ia menegaskan bahwa percepatan akses keuangan menjadi bagian dari visi BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab.
Bupati menjelaskan bahwa inklusi keuangan bukan sekadar memperluas layanan perbankan, tetapi juga mencakup peningkatan literasi keuangan, kemudahan akses pembiayaan produktif, serta pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberhasilan ini, menurutnya, tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, lembaga perbankan, lembaga keuangan mikro, dan para pelaku usaha lokal.
“Kita ingin memastikan masyarakat Tanah Bumbu bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan, menabung, hingga memperoleh modal usaha. Dengan begitu, ekonomi daerah bisa tumbuh lebih kuat dan berkeadilan,” tambahnya.
Rakornas TPAKD 2025 dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, dan Kepala Eksekutif Pengawas OJK Friderica Widyasari Dewi. Dalam sambutannya, Airlangga menekankan bahwa inklusi keuangan merupakan indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan perlu diperluas hingga ke pelosok tanah air melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa OJK akan terus memperkuat peran TPAKD sebagai penggerak pemerataan ekonomi nasional, terutama dalam mendukung pembiayaan bagi UMKM. Ke depan, diharapkan lebih banyak daerah yang mengikuti jejak Tanah Bumbu dalam mengembangkan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. (Ma/Red)
