Nusawarta.id, Jatinangor – Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Drs. H. Muhammad Noor, M.AP, menghadiri kegiatan retreat Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini berlangsung pada 26–29 Oktober 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga : Hari Santri Nasional 2025, Bupati HSS: Santri Garda Terdepan Moral dan Peradaban
Dalam keterangannya, Sekda HSS Drs. H. Muhammad Noor, M.AP menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah memperkuat kolaborasi antarpemerintah untuk memastikan arah pembangunan nasional berjalan efektif dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita dapat memperkuat kolaborasi dan memastikan bahwa arah pembangunan di daerah sejalan dengan prioritas nasional, terutama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Kegiatan hari pertama diawali dengan registrasi peserta dan persiapan teknis pelaksanaan. Tahun ini, rakor diikuti oleh 1.104 peserta yang terdiri atas 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.
Sebanyak 22 kementerian dan lembaga pusat turut menjadi narasumber, di antaranya Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, serta kementerian teknis seperti Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup, ESDM, dan Pendidikan. Turut hadir pula lembaga strategis seperti Kantor Staf Presiden, Badan Pengelola Investasi Nusantara, dan BPJS.
Selama empat hari, peserta akan mengikuti pembahasan tematik, pemaparan narasumber, serta dialog interaktif terkait sinkronisasi program prioritas nasional tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap, melalui keikutsertaan Sekda HSS dalam forum nasional ini, sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, serta hasilnya dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat HSS. (Syairi/Red).
