Nusawarta.id, Jakarta – Meningkatnya angka depresi warga Jakarta memicu sorotan serius dari DPRD DKI Jakarta. Di tengah tingginya tekanan hidup perkotaan, respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap persoalan kesehatan mental dinilai masih bersifat normatif dan belum menyentuh langkah konkret yang langsung dirasakan masyarakat.
Sorotan itu mencuat dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta saat pembahasan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda perubahan Sistem Kesehatan Daerah dan Raperda Perlindungan Perempuan.
Dalam forum tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dinilai hanya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2023 tanpa menjelaskan langkah teknis maupun kebijakan spesifik yang akan diterapkan di tingkat daerah.
Padahal, berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2025, prevalensi depresi warga Jakarta usia di atas 15 tahun tercatat sekitar 1,5 persen lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Kondisi itu dinilai seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
Anggota DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, mempertanyakan minimnya langkah konkret Pemprov dalam merespons kondisi tersebut.
Baca Juga : Prabowo Siapkan Peraturan Pemerintah Tata Kelola Ekspor SDA
“Ini menjadi pertanyaan, ketika angkanya sudah di atas rata-rata nasional, tetapi respons yang disampaikan masih sebatas normatif dan merujuk ke pusat,” kata August dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).
Menurut dia, persoalan kesehatan mental di Jakarta tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan tekanan hidup metropolitan, kualitas pelayanan publik, relasi antara aparat dan masyarakat, hingga rasa aman psikologis warga dalam kehidupan sehari-hari.
August menilai lemahnya perhatian terhadap kesehatan mental berpotensi menimbulkan efek domino yang lebih luas. Salah satunya tercermin dari pola interaksi aparat dengan masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya humanis.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa isu kesehatan mental tidak lagi semata-mata menjadi persoalan personal atau medis, tetapi sudah masuk ke wilayah tata kelola pemerintahan dan kualitas demokrasi perkotaan.
Di tengah ritme kehidupan Jakarta yang serba cepat, tekanan ekonomi, kompetisi sosial, kemacetan, serta beban pekerjaan disebut menjadi faktor utama yang memperbesar kerentanan psikologis warga. Ketimpangan akses layanan publik juga dinilai memperburuk situasi tersebut.
Yang lebih mengkhawatirkan, persoalan kesehatan mental disebut berkaitan dengan tekanan psikologis masyarakat dalam berbagai situasi sosial, termasuk akses terhadap pelayanan publik hingga kebebasan menjalankan ibadah secara nyaman dan aman.
Baca Juga : Pramono Gaspol Bangun PLTSa, Pemprov DKI Tak Persoalkan Untung-Rugi di Tahap Awal
Sudut pandang itu dinilai penting namun jarang diangkat secara terbuka dalam pembahasan kebijakan daerah. Selama ini, isu kesehatan mental lebih sering dipersempit pada layanan konseling atau rumah sakit, padahal akar persoalannya dinilai menyentuh struktur sosial perkotaan secara menyeluruh.
DPRD DKI Jakarta pun mendesak Pemprov segera menerjemahkan regulasi nasional ke dalam kebijakan daerah yang nyata, terukur, dan langsung dirasakan masyarakat.
“Yang dibutuhkan warga bukan hanya regulasi di atas kertas, tetapi kehadiran kebijakan yang benar-benar dirasakan, terutama untuk isu sensitif seperti kesehatan mental,” tegas August.
Desakan tersebut menunjukkan pembahasan kesehatan mental di Jakarta kini mulai bergerak dari isu medis menuju isu strategis pembangunan manusia. DPRD mengingatkan, apabila tidak ditangani secara serius, krisis psikologis warga berpotensi berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas di ibu kota.
