Nusawarta.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur negara, mulai dari birokrat, aparat TNI, Polri, hingga Kejaksaan, melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja dalam menjalankan amanah rakyat. Seruan tersebut disampaikan di tengah proses penyidikan berbagai perkara dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang tengah berlangsung.
Pesan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, kepala negara menegaskan bahwa seluruh pejabat negara merupakan pelayan masyarakat yang menjalankan tugas atas mandat rakyat.
“Saya minta kita introspeksi terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat ya. Birokrat introspeksi, kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi,” kata Prabowo.
Presiden mengingatkan bahwa jabatan, atribut, hingga fasilitas yang digunakan oleh aparatur negara bersumber dari rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan penuh integritas. Menurutnya, setiap pejabat wajib mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Prabowo juga menyampaikan pesan serupa kepada jajaran kejaksaan. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang sama sebagai pelayan publik dan harus bekerja demi kepentingan rakyat.
“Saudara adalah milik rakyat, bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga loh. Kau juga milik rakyat,” ujarnya
Selain mengajak aparatur melakukan evaluasi diri, Prabowo menekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Ia meminta seluruh jajaran di kementerian, lembaga, maupun birokrasi melakukan pembenahan secara menyeluruh dan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang menghendaki tata kelola pemerintahan yang transparan serta bebas dari penyimpangan.
Menurut Prabowo, masyarakat tidak lagi menginginkan praktik korupsi maupun berbagai bentuk penipuan terus terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, seluruh aparatur diminta memperbaiki diri dan menjaga kepercayaan publik.
“Kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak ingin terus terjebak pada persoalan masa lalu, melainkan fokus pada upaya pembenahan. Namun demikian, Prabowo mengingatkan agar seluruh aparatur tidak melawan kehendak rakyat yang menginginkan pemerintahan bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri. Jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan, rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengakui bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah menghadapi tantangan, termasuk perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati praktik korupsi. Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Baca Juga : Polda Metro Jaya Telusuri Asal-usul Aset dan Uang Sitaan
Presiden menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang berlaku tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Menurutnya, hukum harus ditegakkan secara setara kepada seluruh warga negara tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kondisi ekonomi.
“Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu, tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya kita laksanakan, kita akan tegakkan hukum, dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja, bukan hanya untuk orang kaya saja,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan integritas aparatur negara, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
