Nusawarta.id, Jakarta – Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, menitipkan sejumlah pesan kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terpilih dalam Muktamar Ke-35 NU.
Yenny berharap pemimpin baru PBNU mampu menyatukan berbagai faksi yang selama dinamika Muktamar berada dalam posisi berseberangan. Menurutnya, perbedaan sikap selama forum berlangsung tidak boleh berlanjut setelah Muktamar berakhir.
“Ketua Umum yang akan terpilih nanti adalah sosok yang bisa menyatukan semua faksi yang saat ini mungkin dengan adanya dinamika Muktamar berada dalam posisi yang berseberangan,” ujar Yenny di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026).
Ia mendorong seluruh pihak melakukan rekonsiliasi setelah Muktamar selesai. Dengan begitu, energi warga NU dapat kembali difokuskan untuk memperkuat organisasi dan menjalankan berbagai agenda sosial kemasyarakatan.
“Kita harapkan setelah selesai Muktamar kita kembali saling merangkul, kita melakukan rekonsiliasi, kita bersama-sama menyatukan energi untuk membangun NU lebih jauh lagi ke depannya,” katanya.
Baca Juga : Gus Hans Minta AHWA Pilih Ketum PBNU Secara Independen Tanpa Intervensi
Selain rekonsiliasi, Yenny menilai pemulihan muruah atau kehormatan NU harus menjadi agenda utama kepemimpinan mendatang. Ia menyebut dinamika yang terjadi sebelum dan selama Muktamar berpotensi memengaruhi citra organisasi.
“Ya, meningkatkan muruah NU yang mungkin kemarin sempat terpuruk karena ada geser-geser gitu, ya. Nah, itu menurut saya yang paling penting,” ujarnya.
Menurut Yenny, muruah NU tidak hanya berkaitan dengan citra organisasi, tetapi juga kemampuan NU menjalankan peran sosial dan kebangsaan secara proporsional.
Yenny juga menyoroti posisi NU dalam hubungan dengan pemerintah. Ia berharap Ketua Umum PBNU mendatang mampu menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni menjadi mitra pemerintah dan penyambung aspirasi masyarakat.
“Jadi Ketua Umum, figur Ketua Umum ke depannya punya tugas besar. Tugas Ketua Umum NU yang baru nanti adalah, pertama, dia menjadi mitra pemerintah, tetapi di sisi lain dia juga harus menjadi penyambung lidah masyarakat,” jelasnya.
Menurut Yenny, NU harus berada pada posisi tengah. Organisasi dapat mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai positif dan konstruktif bagi masyarakat, namun tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan aspirasi warga.
“Jadi NU posisinya selalu di tengah. Berada mendukung program-program pemerintah yang positif dan konstruktif untuk kebijakan masyarakat,” katanya.
Baca Juga : Aksi Memanas di Muktamar NU ke-35, Massa Desak Pergantian Pimpinan Sidang
Di sisi lain, NU dinilai tetap memiliki tanggung jawab menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Peran tersebut penting agar hubungan NU dan pemerintah tidak sebatas dukungan terhadap kebijakan.
“Di sisi lain menyambungkan aspirasi masyarakat supaya didengar oleh pemerintah. Itu tugasnya NU,” ungkap Yenny.
Muktamar Ke-35 NU menjadi forum penting untuk menentukan kepemimpinan NU periode 2026–2031. Forum tersebut sekaligus menjadi muktamar pertama NU pada abad kedua, sehingga kepemimpinan baru diharapkan mampu mengakhiri ketegangan internal dan mengarahkan kembali energi organisasi untuk pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.
