Nusawarta.id, Batulicin – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan yang berlangsung di Ruang Utama Sidang DPRD Tanah Bumbu, Rabu (4/11/2026).
Dua Raperda yang disetujui tersebut yakni tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Persetujuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kebijakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.
Kedua Raperda tersebut sebelumnya telah melalui serangkaian pembahasan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD bersama pemerintah daerah pada 5 hingga 20 Oktober 2026. Pembahasan itu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima seluruh fraksi.
Dalam pendapat akhir Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif yang disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum, M. Yamani, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi serta kerja sama selama proses pembahasan.
Baca Juga : Bupati Tanah Bumbu Lantik 42 Anggota BPD, Tekankan Pengawasan dan Aspirasi Warga
Pemerintah daerah menilai Raperda Penanggulangan Kemiskinan memiliki peran strategis dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan layak hingga kesempatan kerja.
Melalui regulasi ini, penanggulangan kemiskinan diharapkan berjalan lebih terencana, terpadu dan berkelanjutan. Pemutakhiran data masyarakat miskin juga menjadi perhatian agar program bantuan dan pemberdayaan dapat tepat sasaran.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, perluasan lapangan kerja serta penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro dinilai penting untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Raperda Pengembangan SDM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, keterampilan dan daya saing masyarakat. Pemerintah daerah memandang kualitas sumber daya manusia sebagai modal penting dalam mendukung pembangunan Tanah Bumbu.
Pembangunan daerah, menurut pemerintah, tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas SDM juga harus menjadi prioritas agar masyarakat mampu mengambil bagian dalam berbagai peluang pembangunan.
Setelah mendengarkan pendapat akhir bupati dan rangkuman hasil pembahasan, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota dewan. Kedua Raperda tersebut akhirnya disetujui oleh seluruh anggota DPRD yang hadir.
Tahapan selanjutnya, pemerintah daerah akan mengajukan permohonan nomor register kepada Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan sebelum kedua Raperda ditetapkan dan diberlakukan sebagai peraturan daerah
Persetujuan tersebut diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
