Nusawarta.id, Jakarta – Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan surat instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bagi kepala daerah untuk menunda mengikuti retret masih berlaku. Said mengatakan instruksi itu merupakan urusan internal partai.
Hal itu disampaikan Said usai mengunjungi kediaman Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Said meminta surat instruksi bersifat internal itu tidak dibenturkan dengan hal lain.
“Ini kan urusan internal pure urusan internal,” kata Said
“Jadi jangan dibenturkan urusan retret dengan urusan ketidakhadiran Bupati dari PDI Perjuangan, itu saja,” ujarnya.
Dia mengatakan surat instruksi itu masih berlaku. Menurut Said, surat instruksi itu belum dicabut sampai saat ini.
“Ya masih berlaku (instruksi), soal surat (instruksi) sampai sekarang belum (dicabut),” jelasnya.
Diketahui, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan surat edaran agar semua kepala daerah, yang merupakan kadernya, menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah (Jateng), usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto diitahan oleh KPK berkaitan dengan kasus buron Harun Masiku. Para kepala daerah dari PDIP diinstruksikan siaga.
Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan hari ini, Kamis (20/2/2025). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA). Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis poin pertama instruksi tersebut.
Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat. “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.
Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.
“2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” bunyi poin kedua.
Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP. (ki/red)
