Nusawarta.id, Jakarta – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menekankan pentingnya paradigma baru dalam program transmigrasi yang kini lebih berbasis pada inisiatif daerah. Jika sebelumnya transmigrasi bersifat top-down, kini pemerintah daerah dapat mengusulkan kebutuhan mereka sendiri. Hal ini diungkapkan Viva Yoga saat berdialog dengan akademisi Universitas Nasional (Unas) dalam forum KAHMI Rayon Unas di Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Menurutnya, semakin banyak daerah yang mengajukan permintaan untuk menerima transmigran guna mengoptimalkan lahan kosong dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan butuh 250 kepala keluarga, sedangkan Kabupaten Siak membutuhkan 500 kepala keluarga,” ungkapnya.
Program transmigrasi juga terbukti berkontribusi dalam pemekaran wilayah administrasi. Sejak pertama kali dijalankan pada tahun 1950, transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 114 kabupaten/kota, dan tiga provinsi baru, yakni Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Kementerian Transmigrasi dituntut untuk lebih inovatif dalam mengembangkan kawasan transmigrasi tanpa terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Viva Yoga mengajak berbagai pihak, termasuk akademisi dan pelaku usaha, untuk berkolaborasi membangun kawasan transmigrasi yang berdaya saing.
Saat ini, Kementerian Transmigrasi memiliki 3,1 juta hektare lahan dan 619 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, di luar Jawa dan Bali. Lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan dengan skema kerja sama melalui Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT), yang memungkinkan investasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan.
Viva Yoga menegaskan bahwa IPT, seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kementerian Kehutanan, tidak akan mengubah fungsi utama transmigrasi, melainkan justru memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. “Membangun kawasan transmigrasi perlu sinergi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi seperti Unas, untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas,” tuturnya.
Dalam forum yang dihadiri Rektor Unas Dr. El Amry Bermawi Putera, MA, serta sejumlah akademisi dan tokoh KAHMI, gagasan kolaborasi ini mendapat sambutan positif. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, diharapkan kawasan transmigrasi dapat berkembang lebih cepat dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. (Faza/Red)
