Nusawarta.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Salah satu langkah strategis yang telah diambil adalah pembentukan Kementerian Haji, sebagai bentuk penyesuaian dengan struktur birokrasi Pemerintah Arab Saudi yang memiliki Kementerian Haji tersendiri.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi, karena dia bilang: ‘Kami urusan haji adalah menteri haji.’ Jadi kita harus minta urusannya sama pejabat setingkat menteri,” ujar Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Pembentukan kementerian baru ini, menurut Presiden, telah menunjukkan hasil konkret berupa penurunan biaya haji. Ia meminta agar efisiensi dalam penyelenggaraan haji terus ditingkatkan, demi memberikan pelayanan terbaik dengan biaya yang lebih terjangkau.
Baca Juga : Setahun Pemerintahan, Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara
“Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji, dan saya minta terus agar biaya haji ditekan melalui efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” tegasnya.
Presiden juga mengungkapkan keberhasilan pemerintah dalam mempercepat masa tunggu keberangkatan haji. Dari sebelumnya mencapai 40 tahun, kini waktu tunggu tersebut berhasil dipangkas menjadi sekitar 26 tahun.
Tak hanya itu, capaian diplomatik penting berhasil diraih Indonesia melalui persetujuan Pemerintah Arab Saudi atas pembangunan Kampung Indonesia di Kota Makkah — sebuah terobosan bersejarah yang menandai pertama kalinya negara asing diizinkan memiliki lahan di kota suci tersebut.
“Untuk pertama kali dalam sejarah, pemerintah Arab Saudi setuju pembangunan Kampung Indonesia di Makkah. Bahkan undang-undangnya diubah khusus untuk kita. Kita negara pertama yang diizinkan memiliki tanah di sana,” ungkap Prabowo.
Baca Juga : Prabowo: Proyek Giant Sea Wall Lindungi 50 Juta Penduduk
Presiden menjelaskan, lahan yang ditawarkan berada di lokasi strategis, bahkan ada yang berdekatan langsung dengan Masjidil Haram. Dengan keberadaan Kampung Indonesia, seluruh kebutuhan jemaah — termasuk akomodasi dan konsumsi — akan ditangani langsung oleh pemerintah Indonesia.
“Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri, makan semuanya kita atur, supaya tidak ada lagi kekurangan atau penyimpangan. Ini saya kira terobosan luar biasa,” pungkas Presiden.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih profesional, efisien, dan berpihak pada kenyamanan jemaah Indonesia. (Fik/Red)
