Nusawarta.id, Banjarbaru – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menggaungkan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Pembukaan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang digelar di Banjarbaru, Sabtu (31/1/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Yulian Herawati, menekankan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali komitmen pembangunan Zona Integritas di seluruh perangkat daerah. Menurutnya, pembangunan ZI bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Baca Juga : Tanah Bumbu Galakkan Hidup Sehat, ASN Ikuti Jalan Sehat
Bupati menyampaikan bahwa sejak tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah kembali mencanangkan pembangunan Zona Integritas sebagai prioritas daerah. Saat ini, telah ditetapkan empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelayanan publik sebagai pilot project pembangunan ZI, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil).
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa mulai tahun 2026 pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD tersebut. Seluruh perangkat daerah didorong untuk menunjukkan inisiatif dan komitmen nyata dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat.
“Mulai tahun 2026, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD ini saja. Saya mengundang SKPD lainnya untuk ikut membangun Zona Integritas. Jangan menunggu ditunjuk, tetapi tunjukkan inisiatif, keberanian, dan komitmen untuk berAksi,” tegas Bupati dalam sambutannya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas pendampingan yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Ia juga meminta seluruh kepala SKPD untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini dengan penuh kesungguhan.
Baca Juga : Sempat Terhenti, Pembangunan MPP Tanah Bumbu Dilanjutkan dengan Anggaran Rp5 Miliar
“Saya minta seluruh Kepala SKPD mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Jadikannya sebagai awal perubahan nyata, bukan sekadar formalitas,” tutupnya.
Kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, yakni Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira, SE., MM, beserta tim. Diharapkan, melalui kegiatan ini seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama serta kesiapan dalam membangun dan mengimplementasikan Zona Integritas secara berkelanjutan di Kabupaten Tanah Bumbu.
