Nusawarta.id, Kandangan – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) terus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui perluasan akses layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Aula Rakat Mufakat Sekretariat Daerah Kabupaten HSS, Jumat (20/2/2026).
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten HSS, H. Zulkifli, S.Sos., M.AP, serta dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten HSS Agung Setiawan Prasetya, para kepala perangkat daerah, Tim Pakar Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, perwakilan perbankan BUMD, dan para kepala bagian di lingkungan Setda HSS.
Dalam sambutannya, H. Zulkifli menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat akses keuangan bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan akses layanan keuangan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Baca Juga : Pemkab HSS Tegaskan Dukungan Penguatan Regulasi dan Transformasi BUMD untuk Dongkrak PAD
“Melalui TPAKD, kita berupaya menghadirkan program yang tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan dan pelaku UMKM, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Rakor ini menjadi forum strategis untuk membahas dan mematangkan usulan program kerja TPAKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada berbagai inisiatif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan.
Sejumlah program unggulan diusulkan, di antaranya Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) yang menyasar pelaku UMKM dan perempuan sebagai upaya memutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga menjadi perhatian, dengan sasaran pelajar, santri, mahasiswa, pemuda, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, dibahas pula pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah perdesaan yang menyasar UMKM, petani, peternak, pekebun, nelayan, pelajar, dan perempuan. Program Ekosistem Bank Sampah juga diusulkan untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dan perempuan melalui pengelolaan lingkungan berbasis ekonomi sirkular. Sementara itu, kegiatan Product atau Business Matching dirancang untuk memperluas akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Baca Juga : Tausyiah Ramadan Dorong ASN HSS Profesional dan Berintegritas dalam Pelayanan Publik
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga statistik, sektor perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan program-program TPAKD Tahun 2026 mampu menjadi pijakan kuat dalam membangun ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah optimistis, langkah ini akan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
