Nusawarta.id, Jakarta — Isu perombakan atau reshuffle kabinet yang belakangan mencuat mendapat sorotan dari analis komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Pria yang akrab disapa Hensa itu menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, namun di sisi lain publik juga memiliki kepentingan untuk mengetahui kepastian waktu pelaksanaannya.
“Dalam pemerintahan, presiden paham dan punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang masuk dan keluar kabinet. Meski begitu, wajar juga rakyat ingin tahu kapan reshuffle kabinet akan dilakukan,” ujar Hensa di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Hensa menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang umumnya menjadi pertimbangan kepala negara dalam melakukan evaluasi kabinet. Ia menyebut setidaknya ada tiga aspek utama, yakni faktor subjektif, objektif, dan politis. Faktor subjektif berkaitan dengan preferensi pribadi presiden, sementara faktor objektif menyangkut capaian kinerja para menteri. Adapun faktor politis dinilai sebagai aspek paling krusial, terutama terkait soliditas internal kabinet.
Baca Juga : Prabowo Tutup Sesi Retret DPRD, Pilih Bicara Blak-blakan Tanpa Sorotan Media
“Ada tiga menurut saya yang menentukan presiden melakukan reshuffle, yaitu subjektifitas alias suka atau tidak suka, objektifitas terkait kinerja, dan yang paling penting politis dalam arti mengganggu soliditas kabinet atau tidak,” katanya.
Lebih lanjut, Hensa menekankan pentingnya penerapan prinsip meritokrasi dalam pemerintahan. Menurutnya, pejabat publik harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang diemban agar birokrasi berjalan profesional dan efektif.
Ia menilai masih terdapat pejabat yang menduduki posisi strategis tanpa pemahaman memadai terhadap bidang tugasnya. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi berdampak pada kualitas kebijakan yang dihasilkan dan pada akhirnya merugikan masyarakat.
“Kalau memang tidak bisa di bidang itu, jangan diterima. Jadilah pejabat yang meritokratis. Yang susah itu rakyat kalau pejabatnya tidak memahami tugasnya,” ujarnya.
Hensa juga mengingatkan pentingnya setiap individu memahami peran masing-masing dalam sistem pemerintahan. Dengan demikian, kinerja antar lembaga dan pejabat dapat berjalan selaras serta menghasilkan output yang optimal.
Baca Juga : Target 1.369 Kampung Nelayan Rampung 2029, Pemerintah Dorong “Revolusi Ekonomi” Pesisir
“Setiap orang punya perannya sendiri-sendiri, jadi harus saling menghormati peran itu,” tambahnya.
Terkait spekulasi nama-nama yang akan terkena reshuffle, Hensa menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Ia mengaku tidak memiliki informasi mengenai waktu maupun sosok yang akan diganti dalam kabinet.
“Nama saya Hendri Satrio, bukan Prabowo Subianto. Yang tahu kapan dan siapa saja yang akan di-reshuffle ya hanya presiden,” katanya.
