Nusawarta.id, Jakarta – Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pekerjaan infrastruktur yang dilakukan Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Kritik tersebut muncul menyusul masih ditemukannya kerusakan jalan di sejumlah titik yang terjadi secara berulang meski telah dilakukan perbaikan.
Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris, menilai salah satu akar persoalan berada pada pengendalian proyek galian utilitas yang dikerjakan pihak ketiga. Menurut dia, kualitas pekerjaan yang tidak sesuai standar menjadi penyebab utama jalan cepat rusak dan mengganggu kenyamanan masyarakat.
“Dinas Bina Marga harus lebih tegas dalam menertibkan kualitas pengerjaan galian utilitas oleh pihak ketiga,” ujar Idris, Minggu (3/5/2026).
Ia mengatakan, lemahnya pengawasan dan minimnya ketegasan terhadap kontraktor yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai spesifikasi membuat persoalan kerusakan jalan terus berulang. Karena itu, Komisi D meminta adanya sanksi tegas bagi kontraktor atau pihak pelaksana proyek yang terbukti lalai.
Menurut Idris, langkah penindakan penting dilakukan agar setiap pekerjaan infrastruktur memiliki standar mutu yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menilai, proyek galian utilitas yang tidak dikerjakan secara baik kerap meninggalkan permukaan jalan yang mudah retak dan berlubang, terutama saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi.
Baca Juga : Bahlil Beberkan Fakta di Balik Besarnya Impor LPG Indonesia
Selain pengawasan proyek, Komisi D juga mendorong adanya inovasi dalam penggunaan material pembangunan jalan. Selama ini, penggunaan aspal hotmix dinilai belum cukup efektif menghadapi perubahan cuaca ekstrem yang terjadi di Jakarta.
“Perlu inovasi material agar kualitas jalan lebih tahan terhadap kondisi cuaca,” katanya.
DPRD menilai penggunaan teknologi dan material yang lebih kuat perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar biaya pemeliharaan jalan tidak terus membengkak akibat kerusakan berulang. Dengan material yang lebih tahan lama, kualitas infrastruktur diharapkan mampu menunjang mobilitas masyarakat secara lebih optimal.
Tak hanya fokus pada jalan raya, Komisi D turut menyoroti pembangunan trotoar di Jakarta yang dinilai masih belum terintegrasi dengan baik. Sejumlah trotoar disebut masih terputus di beberapa titik sehingga mengurangi kenyamanan pejalan kaki.
Idris meminta pembangunan trotoar dilakukan secara menyeluruh dan saling terhubung antarkawasan. Selain itu, aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga harus menjadi perhatian utama dalam setiap pembangunan fasilitas publik.
Baca Juga : Prabowo Bahas Perlindungan Buruh dan Peran Kampus dalam Pembangunan Daerah
“Pastikan seluruh pembangunan trotoar saling tersambung dan inklusif,” ucapnya.
Sebagai upaya pembenahan, Komisi D DPRD DKI Jakarta juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aset infrastruktur di Ibu Kota. Evaluasi tersebut meliputi kondisi jalan, jembatan, halte, hingga penerangan jalan umum.
Langkah evaluasi dianggap penting untuk memastikan infrastruktur yang ada tetap aman, layak digunakan, serta mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di Jakarta.
