Nusawarta.id, Jakarta — Sekretaris Kabinet RI Teddy Indra Wijaya membantah anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto hanya bersifat seremonial atau sekadar membangun citra. Menurutnya, berbagai lawatan kepala negara justru menghasilkan capaian konkret bagi Indonesia, mulai dari investasi, kerja sama internasional, hingga penguatan diplomasi global.
Pernyataan itu disampaikan Teddy melalui unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet pada Senin (1/6/2026), sebagai respons atas masukan yang sebelumnya disampaikan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal terkait intensitas perjalanan luar negeri Presiden.
Teddy mengawali pernyataannya dengan mengapresiasi pandangan Dino yang dinilainya kritis dan terstruktur.
“Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri,” kata Teddy.
Ia kemudian meluruskan sejumlah hal, termasuk mengenai pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden. Menurut Teddy, seluruh biaya tambahan di luar anggaran resmi negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.
“Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” ujarnya.
Selain itu, Teddy menegaskan jumlah rombongan Presiden dalam kunjungan luar negeri telah dipangkas secara signifikan dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Jika pada masa lalu jumlah delegasi dapat mencapai lebih dari 120 orang, kini rombongan disebut hanya berkisar 50 hingga 60 orang.
Baca Juga : Prabowo: Pertumbuhan Ekonomi Harus Adil dan Sesuai Nilai Pancasila
“Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh, dari periode sebelumnya,” jelas Teddy.
Terkait usulan agar agenda perjalanan luar negeri disusun jauh hari, Teddy menilai situasi global yang dinamis membuat sebagian agenda harus disesuaikan dengan perkembangan geopolitik dan kebutuhan diplomasi internasional.
“Perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Jadi ada jadwal tahunan, dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,” katanya.
Menurut Teddy, intensitas diplomasi Presiden Prabowo juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi global yang saat ini diwarnai konflik dan ketidakpastian geopolitik. Dalam situasi tersebut, hubungan personal antarpemimpin negara dinilai menjadi modal penting dalam membangun kerja sama internasional.
“Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin, baik secara langsung diliput media ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi,” paparnya.
Karena itu, Teddy menolak keras anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden hanya bersifat simbolis.
“Jadi salah besar, kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Teddy juga memaparkan sejumlah capaian yang diklaim sebagai hasil diplomasi pemerintahan Prabowo selama satu setengah tahun terakhir. Di antaranya bergabungnya Indonesia dalam kelompok BRICS, penyelesaian kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa yang disebut membuka akses tarif nol persen, hingga realisasi investasi sekitar Rp2.430 triliun berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar Rp2.430 triliun,” ujar Teddy.
Ia juga mencontohkan kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan yang disebut menghasilkan komitmen investasi senilai Rp575 triliun. Selain itu, diplomasi Presiden juga diklaim memperkuat kerja sama pertahanan, mendukung penyelenggaraan ibadah haji, hingga memperkuat dukungan Indonesia terhadap Palestina.
Baca Juga : Megawati Hadiri Upacara Harlah Pancasila yang Dipimpin Prabowo di Gedung Pancasila
“Presiden Prabowo betul-betul berperan aktif di Palestina,” ungkap Teddy.
Menurutnya, Indonesia telah mengirim bantuan kemanusiaan melalui jalur udara, mengoperasikan kapal rumah sakit, serta membuka akses pendidikan bagi warga Palestina di Indonesia.
Di akhir pernyataannya, Teddy menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan publik. Namun, ia meminta agar penilaian terhadap diplomasi Presiden tetap didasarkan pada capaian yang telah dihasilkan.
“Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” tuturnya.
