Nusawarta.id, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo mengkritik wacana revisi Undang-Undang Pemilu yang disebut-sebut menjadi inisiatif pemerintah. Menurutnya, pembentukan undang-undang merupakan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif dan tidak semestinya diserahkan kepada pihak eksekutif.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026). Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengaku heran apabila partai-partai politik di parlemen justru menyerahkan pembahasan aturan yang berkaitan langsung dengan sistem pemilu kepada pemerintah.
“Enggak (optimistis) lah, saya juga heran kalau ada partai-partai yang kemudian menyerahkan ini kepada pemerintah. Legislator, parlemen itu yang punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di dia, jangan dikasihkan ke orang gitu,” ujar Ganjar.
Baca Juga : Hasto Kritik Kondisi Ekonomi, Singgung Rupiah Melemah hingga Utang Pemerintah
Menurut Ganjar, revisi UU Pemilu merupakan instrumen penting dalam menentukan mekanisme representasi rakyat dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, pembahasan regulasi tersebut dinilai harus tetap menjadi domain DPR sebagai representasi politik rakyat.
“Dan ini menyangkut nasib dari partai itu sendiri kan. Ujungnya nanti apa? Perwakilan dari rakyat, masa diserahkan ke pemerintah?” tegasnya.
Ganjar juga mengingatkan adanya potensi dominasi pemerintah apabila revisi UU Pemilu sepenuhnya dibahas atas inisiatif eksekutif. Ia menilai kondisi tersebut berisiko membuat proses pembahasan kehilangan keberagaman pandangan politik di parlemen.
“Begitu diserahkan pemerintah itu nanti nature-nya akan dikuasai. Dan kalau kita melihat peta yang ada di parlemen, maka pembahasannya pasti akan sangat monoton,” jelas Ganjar.
Politikus PDIP itu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan peran antara legislatif dan eksekutif dalam proses penyusunan regulasi, terutama aturan yang berkaitan langsung dengan sistem demokrasi dan pemilu nasional.
Saat ditanya mengenai kemungkinan PDIP ditinggalkan partai-partai lain dalam pembahasan revisi UU Pemilu, Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia memastikan PDIP tetap akan mempertahankan sikap politik yang dianggap benar.
Baca Juga : Megawati Hadiri Upacara Harlah Pancasila yang Dipimpin Prabowo di Gedung Pancasila
“Ya bisa jadi, kan kita ditinggalkan terus juga, dan tidak apa-apa kan sendiri kan boleh gitu. Yang jelas punya sikap yang tegas,” pungkasnya.
