Nusawarta.id, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah anggapan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa disebabkan oleh minimnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Bahlil menegaskan, pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan batu bara PT PLN (Persero) melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional. Menurutnya, pasokan batu bara untuk kebutuhan kelistrikan nasional dalam kondisi aman.
Ia menjelaskan, total kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) telah memberikan penugasan kepada perusahaan tambang untuk memasok sekitar 180 hingga 190 juta ton batu bara.
Baca Juga : Mahasiswa Trisakti Tunggu Realisasi Komitmen Pemerintah Usai Audiensi dengan DPR
“Total kebutuhan batu bara PLN itu 154 juta ton. Dari jumlah itu, Ditjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 sampai 190 juta ton. Yang sudah dikontrakkan 134 juta ton, sehingga tinggal sekitar 18 juta ton lagi. Jadi tidak ada kekurangan,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggu (21/6/2026).
Bahlil menilai, persoalan yang terjadi bukan terkait ketersediaan batu bara, melainkan berada pada aspek teknis distribusi dan logistik menuju pembangkit listrik.
Menurutnya, Kementerian ESDM telah menjalankan tugas dalam memastikan ketersediaan pasokan energi primer. Adapun distribusi batu bara hingga ke lokasi pembangkit menjadi tanggung jawab manajemen PLN.
“Untuk sampai ke power plant itu bukan tugas Ditjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis manajemen logistik PLN,” katanya.
Terkait adanya laporan pemadaman bergilir di sejumlah daerah, Bahlil mengaku telah berkomunikasi dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Ia meminta PLN segera melakukan langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif guna mencegah terulangnya gangguan layanan listrik kepada masyarakat.
“Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dan komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman,” ujarnya.
Baca Juga : Wamensos: Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Putus Rantai Kemiskinan Antargenerasi
Lebih lanjut, Bahlil menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional PLN. Ia menilai, perbaikan tata kelola dan mitigasi yang tepat diperlukan agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat.
“Saya sudah berbicara dengan Pak Dirut agar segera melakukan langkah-langkah yang terukur supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk pemadaman yang dikeluhkan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai regulator, sedangkan pelaksanaan operasional kelistrikan dilakukan oleh PLN,” kata Bahlil.
