Nusawarta.id, Jakarta – Anggota Komisi I DPR Taufiq R. Abdullah mendesak TNI mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, sebagai tempat operasional judi online (judol).
Taufiq meminta pengusutan dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui pihak yang menggunakan rumah tersebut, pemberi akses, hingga bagaimana aktivitas ilegal itu dapat berlangsung di lingkungan perumahan TNI.
“Kami meminta TNI melakukan pengusutan secara tuntas dan menyeluruh terhadap dugaan adanya markas judol di KPAD Cijantung,” ujar Taufiq dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menurut dia, penyalahgunaan rumah dinas merupakan persoalan serius karena fasilitas tersebut dibangun menggunakan APBN untuk menunjang kedinasan dan tempat tinggal prajurit yang berhak.
Baca Juga : KPU Jelaskan Verifikasi Ijazah Gibran di Pilpres 2024 Usai Putusan MK
“Rumah dinas itu bukan ruang usaha bebas dan bukan tempat untuk menjalankan kegiatan ilegal. Kalau dialihfungsikan untuk kegiatan yang melanggar hukum, harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab,” katanya.
Taufiq juga mendorong TNI mengevaluasi sistem pengawasan internal serta melakukan audit berkala terhadap penghuni rumah dinas di seluruh Indonesia. Menurutnya, pengelolaan aset dan pengawasan lingkungan perumahan prajurit harus berjalan tertib dan akuntabel.
“Ini harus dijadikan momentum bagi pimpinan TNI untuk melakukan perbaikan manajerial. Pengelolaan rumah dinas, pengawasan lingkungan, dan mekanisme penindakan harus berjalan tertib serta akuntabel,” ujarnya.
Kasus tersebut mencuat setelah penggerebekan pada Minggu (4/10) terhadap sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judol. Rumah tersebut disebut ditempati seorang perwira aktif TNI AD dan diduga disewakan kepada pelaku judol.
Baca Juga : Golkar: Tindak Lanjut Putusan MK soal Gibran Bergantung Konsensus Parpol
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota TNI yang terlibat.
“Pokoknya, kalau ada laporan, kita pasti tindak tegas. Kalau kita, pasti respons cepat,” kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
