Nusawarta.id, Surakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyoroti maraknya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang. Tercatat, sebanyak 554 ribu hektare lahan mengalami perubahan pemanfaatan secara sepihak, dari lahan persawahan menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.
Nusron menegaskan, penanganan tindak pidana pertanahan tidak boleh hanya berfokus pada persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah. Pengawasan juga harus mencakup aspek penggunaan serta perubahan fungsi lahan.
“Jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus. Kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada penguasaan tanah, tetapi juga masuk dalam penggunaan atau fungsinya,” kata Nusron dalam keterangannya di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.
Menurut Nusron, persoalan alih fungsi lahan harus menjadi perhatian serius karena berpotensi mengancam keberadaan lahan pertanian dan perkebunan. Jika tidak dikendalikan, luas lahan produktif akan terus menyusut dan berdampak terhadap kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Baca Juga : Prabowo Sebut Pengunduran Diri Gibran sebagai Sikap Ksatria dan Negarawan
Ia mengingatkan, berkurangnya lahan persawahan dapat meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dari negara lain.
“Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti sangat tergantung dengan impor. Kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing,” ujarnya.
Untuk memperkuat penanganan dan pencegahan tindak pidana pertanahan, Nusron meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.
Menurut dia, sinergi antarlembaga tidak cukup dilakukan di tingkat provinsi, tetapi harus diperkuat hingga ke tingkat daerah agar potensi pelanggaran dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.
“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” katanya.
Nusron juga menekankan pentingnya pencegahan tindak pidana pertanahan sejak dari hulu, sebelum persoalan berkembang dan ditangani oleh Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga : Puan Maharani Desak Evaluasi PPN Pembalut, DJP: Kewenangan Pembuat Kebijakan
Ia menilai kepala desa dan perangkat desa memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan penerbitan dokumen maupun surat keterangan pertanahan.
Selain itu, masyarakat setempat dinilai memiliki pengetahuan mengenai sejarah tanah, riwayat kepemilikan, hingga persoalan yang pernah terjadi di wilayahnya. Karena itu, keterlibatan aparat desa dan tokoh lokal diperlukan untuk membantu mengidentifikasi potensi sengketa maupun pelanggaran pertanahan.
“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya bagaimana,” tutur Nusron.
